Friday, 22 Jun 2018
Temukan Kami di :
News

Pergub BKP Reklamasi, Kado Pahit Anies Baswedan Untuk Rakyat

Adam Khan - 13/06/2018 14:15

BeritaCenter.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam langkah Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang meneken Peraturan Gubernur tentang Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta sebagai kado pahit untuk rakyat jelang lebaran.

"Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam keras tindakan Gubernur Anies yang mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018," kata Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu (13/6/2018).

"Nelayan Teluk Jakarta mendapatkan kado pahit Lebaran tahun ini: reklamasi berlanjut," kata Koalisi.

Selain itu, reklamasi juga dinyatakan tidak mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) kawasan maupun regional, tidak disertai rencana zonasi dan kawasan strategis, ketidakjelasan lokasi pengambilan material pasir, hingga pembangunan rumah dan ruko di atas pulau reklamasi tanpa IMB dan bahkan tanpa sertifikat tanah.

Reklamasi juga dinyatakan merusak ekosistem pesisir, menyengsarakan nelayan, mengganggu objek vital nasional berupa PLTU, pipa, dan kabel bawah laut, serta membikin bencana banjir pesisir. Selanjutnya, mereka mengingatkan janji kampanye Anies-Sandi untuk menyetop reklamasi.

"Anies-Sandiaga menyatakan secara terbuka dan menggebu-gebu bahwa dirinya akan, 'Menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta' ketika kampanye pemilihan kepala daerah Jakarta yang lalu. Janji penghentian reklamasi tersebut merupakan poin nomor 6 dari 23 janji politik Anies-Sandiaga. Suatu utang yang harus dibayar kepada pemilihnya yang percaya bahwa janji tersebut akan terwujud. Namun, janji sepertinya tinggal janji saja," kata Koalisi.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta terdiri dari banyak elemen, meliputi LBH Jakarta, Walhi, BEM FHUI, KNT, KIARA, KNTI, dan ICEL. Mereka mengungkit langkah Anies ke Pulau D Reklamasi pada 7 Juni 2018 lalu, saat itu Anies melakukan penyegelan tapi tidak melakukan pembongkaran bangunan di atasnya. Kini aksi itu dilanjutkan dengan Pergub yang mereka nilai sebagai tanda berlanjutnya reklamasi.




Berita Lainnya

Petinggi Agung Podomoro Land Dipanggil KPK

21/06/2018 12:50 - Anas Baidowi
Kemukakan Pendapat


BOLA