Wednesday, 17 Oct 2018
Temukan Kami di :
Opini

Soal Reaktifasi Koopssusgab Indonesia

Indah Pratiwi - 07/06/2018 11:35

Beritacenter.COM - ESKALASI aksi teror­isme yang semakin besar berpotensi melahirkan situasi yang sudah berada di luar ka­pasitas Kepolisian untuk me­nanganinya (beyond capability) sehingga membutuhkan ban­tuan TNI dalam penangan­an­nya. Reaktifasi Koopssusgab (Komando Operasi Khusus Gabungan) menjadi salah satu respons pemerintah untuk pe­nguatan dalam pemberantasan terorisme.

Koopssusgab kembali diaktif­kan pascarentetan kasus teror­isme belakangan ini. Komando yang dibentuk Moeldoko pada Juni 2015, saat dia masih menjabat sebagai panglima TNI yang merupakan tim antiteror gabungan dari pasukan elite tiga matra TNI. Mereka berasal dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus (Kopassus) milik TNI-AD, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) milik TNI-AL, dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas milik TNI-AU.

Pengaktifan kembali Koop­ssusgab ini bukan tanpa catat­an. Menurut Ketua Setara Institute Hendardi, Koops­susgab harus digunakan untuk membantu dan berada di bawah koordinasi Polri dengan ke­rang­ka integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu). Kemudian terdapat batasan waktu yang jelas dalam proses perbantuannya. Tanpa pem­batasan yang jelas, apalagi di luar kerangka sistem peradilan pi­dana, Koopssusgab justru hanya akan menjadi teror baru bagi warga negara karena dengan pola kerja operasi tentara, re­presi sebagaimana terjadi pada masa lalu berpotensi akan ter­ulang. Cara ini juga rentan men­jadi instrumen politik elektoral pada Pilpres 2019.

Di sisi lain, aksi-aksi teror­isme yang belum ber­trans­for­masi kepada gerakan pen­duduk­an wilayah teritorial fisik Indonesia menjadi sisi lemah reaktifasi Koopssusgab. Aksi terorisme yang belum mengarah kepada pendudukan wilayah teritorial Indonesia membuat langkah awal antisipasi teror adalah meng­endus teritori nonfisik, be­rupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (ideopolek­sosbud). Pertarungan melawan terorisme bukan sebatas perang senjata karena musuh utama adalah isme-isme yang menjadi rasionalitas para teroris.

Seperti halnya apa yang disampaikan Peneliti LIPI yang sekaligus tim ahli DPR Poltak Partogi Nainggolan, yang menilai bahwa pembentukan Koopssusgab dalam rangka penanggulangan terorisme tidak tepat. Menurut dia, justru pemerintah seharusnya fokus dalam memperkuat data dan operasi intelijen. Kecuali misal­nya ada pendudukan suatu wilayah oleh kelompok teroris, seperti di Poso dan Marawi, hal tersebut baru menjadi domain TNI untuk turun tangan.

Efektivitas dan Penguatan Operasi Intelijen

Kepolisian juga memiliki pasukan khusus dalam rangka penanggulangan terorisme da­lam diri Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Antiteror. Begitu juga dengan pemerintah me­lalui Badan Nasional Penang­gulang­an Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Poin di sini pada dasarnya sederhana dan semua orang berpikir relatif sama, yaitu persoalan efek­tivitas dan tidak tumpang tindih.

Banyaknya lembaga atau institusi negara yang terlibat seharusnya membuat pem­beran­tasan terorisme menjadi lancar sehingga kewajiban ne­gara dalam menjamin rasa aman setiap warga negara ter­­penuhi. Jangan sam­pai justru mem­buat pem­berantasan te­ror­isme ter­sebut tidak ber­jalan efektif lan­taran tidak ter­dapat koordinasi dan komu­ni­kasi yang baik. Posisi Koopssusgab harus jelas di mana, bagaimana, dan dalam kondisi se­perti apa harus ditu­run­kan, sebagai­mana Ketua Setara Institute Hendardi menyarankan.

Kemudian seperti halnya yang disampaikan oleh Poltak Partogi Nainggolan bahwa pe­nguatan sektor data dan operasi intelijen harus dilaku­kan. Rentetan aksi bom bunuh diri seakan menggambarkan ke­colongannya sektor inteli­jen karena belum maksimal dalam mengendus aksi bom bu­nuh diri tersebut. Lemah­nya sektor intelijen tidak dapat dibiarkan, pemerintah tidak cukup hanya memper­kuat sek­tor pemukul de­n­gan meng­aktifk­an kem­bali Koops­susgab. Karena sektor intelijen ini yang menjadi ben­teng ter­depan dalam pem­be­ran­tas­an terorisme, sektor ini pula yang pada da­sarnya men­ja­min aksi ter­se­but di­gagalkan sebelum terjadi.

Ancaman terorisme yang se­makin masif, bisa datang kapan dan di mana saja, mem­butuh­kan langkah yang cepat dan akurat dalam rangka deteksi dini atas potensi ancaman. Informasi yang dikumpulkan intelijen akan berpacu dengan waktu, informasi tersebut harus men­dahului aksi yang dijalankan, se­hingga aksi tersebut bisa di­gagal­kan. Na­mun, tuntutan atas ke­akuratan informasi tidak bisa di­abaikan dalam proses pengum­pulan. Ke­cepatan (velox) dan keakuratan (exactus) menjadi substansi da­lam sebuah praktik intelijen.

Dalam bukunya mengenai Filsafat Intelijen (2013), AM Hendro­piyono menjelaskan perihal tipikal intelijen, yaitu intelijen militer dan nonmiliter (sipil). Doktrin militer terhadap musuh adalah cari (find), kejar (persuit), dan hancurkan (destroy). Segala informasi mu­takhir me­nge­nai musuh harus disampaikan kepada pasukan militer untuk dicari, dalam rangka dikejar jika mereka melarikan diri, dan ke­mudian untuk dihancurkan.

Sementara praktik intelijen nonmiliter berbeda. Fokusnya berada dalam ranah perolehan informasi yang bersifat stra­tegis. Intelijen nonmiliter tidak ber­urusan dengan personel tempur atau kombatan, tetapi non­kombatan. Sasaran mereka adalah teritorial nonfisik, be­rupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (ideopoleksos­bud).

Adapun, yang menjadi “musuh” di sini adalah sesuatu yang abstrak atau tidak ber­wujud, ideologi menjadi salah satunya. Secara praktik, hal ini lebih relevan dalam upaya pe­nanggulangan terorisme karena bersifat akar rumput. Pem­beran­tasan terorisme bukan hanya ber­main di ranah regulasi dan sen­jata, tetapi terorisme juga ber­main di ranah konsepsi. Terdapat alasan mengapa tindakan-tindakan tersebut me­reka (teroris) lakukan. Dengan begitu, dapat kita pahami bahwa tin­dak­an yang dilakukan ter­sebut telah “lulus uji rasiona­litas” di alam pikir para pelaku. Dengan demi­kian, dapat kita pahami bahwa persoalan teror­isme bukan se­mata persoalan benar atau salah, tetapi juga rasionalitas dan rele­vansi. Di sini pelacakan ideologi dibutuhkan, kemudian proses deradikalisasi dijalankan.

Narasi-narasi yang berbasis ideologis harus dilawan dengan narasi-narasi yang bersifat ideo­logis. Di sini poin penting pe­nguat­an upaya pencegahan me­lalui deradikalisasi harus diper­kuat. Jika membenturkan ideologi menjadi salah satu jalan, strategi-strategi yang lebih soft harus dipikirkan agar dapat diterima dengan baik oleh para teroris. Dalam hal ini, doktrin intelijen militer berupa cari, kejar, dan hancurkan kurang mendapat relevansinya karena medan kritis musuh di sini adalah ideologi, yang merupakan se­suatu yang tidak dapat dihan­cur­kan, tapi akan ber­guna sebagai sumber informasi jika dikuasai. Intelijen nonmiliter juga lebih ditekankan untuk dapat me­nguasai musuh (friendly enemy), bukan to kill or to be killed.

 

Penulis : Ikhsan Yosarie
Peneliti Setara Institute




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA