Saturday, 22 Sep 2018
Temukan Kami di :
News

Menteri BUMN Rini Soemarno Wajib Diperiksa KPK, Ini Alasannya...

Indah Pratiwi - 08/05/2018 13:30 (Kiri) Menteri BUMN Rini Soemarno

Beritacenter.COM - Menyebarnya isi rekaman percakapan antaran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur PLN Sofyan Basir terkait fee proyek yang dinilai merugikan negara rupanya merusak nawacita Pemerintahan Joko Widodo.

Hal ini disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Malang, Wahyudi Winarjo bahwa rekaman itu sudah jelas Rini-Sofyan terbukti mencari keuntungan pribadi atas proyek tersebut.

“Rini wajib diberi sanksi berat, taruhlah di-reshuffle atau ditegur langsung oleh Presiden, tentu dengan tidak menggugurkan upaya penegakan hukum,” kata Wahyudi, kepada wartawan, Selasa (8/5/2018).

Rini dan Sofyan, kata dia, terjerat Pasal 25 UU Tipikor UU 31/1999 yang berbunyi bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain.

“Jika pembicaraannya bagi-bagi fee, tentu merugikan citra kabinet serta citra Presiden,” ujar Wahyudi.

Di lain tempat, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya sedang mencari kejelasan isi pembicaraan dalam rekaman itu. Ada dua hal yang saat ini didalami oleh KPK. Apakah pembicaran itu membahas fee atau pembagian saham.

Selain tersandung soal kasus rekaman, kinerja Menteri BUMN kini sedang disorot oleh publik terkait perombakan direksi PT Pertamina dan PT Garuda Indonesia.

“Jika benar pergantian direksi tersebut atas pertimbangan politik pribadi Bu Rini, maka Presiden harus mengevaluasinya,” ungkap Wahyudi.




Berita Lainnya

Warga Serpong Tolak Acara Tagar Ganti Presiden

22/09/2018 17:14 - Anas Baidowi
Kemukakan Pendapat


BOLA