Monday, 10 Dec 2018
Temukan Kami di :
News

MAKI Mendesak KPK Segera Usut Tuntas Dugaan Korupsi yang Dilakukan Cak Imin

MAKI menyampaikan desakan penuntasan penanganan perkara dugaan korupsi dan atau dugaan suap pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Ditjen P2KT Kemenakertrans tahun 2014 kepada KPK.

Sari Intan Putri - 25/04/2018 16:48

FOKUS : KPK

Beritacenter.COM - Publik terus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut Kasus Korupsi 400 juta yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar sewaktu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

Begitu juga dengan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), pada hari ini, Rabu (25/04/2018) sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di depan gedung KPK, mendesak KPK agar segera menuntaskan penanganan perkara dugaan korupsi yang diduga telah melibatkan Muhaimin Iskandar dan Achmad S. Hudri.

Tuntutan MAKI Terhadap KPK:

MAKI mendesak agar KPK segera mungkin penuntaskan penanganan perkara dugaan korupsi dan atau dugaan suap pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Ditjen P2KT Kemenakertrans tahun 2014 kepada KPK.

Maki juga menyampaikan desakan terhadap pengembangan dari penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait suap yang melibatkan terdakwa atas nama Jamaluddien Malik dan kawan-kawan. Maki menilai, KPK sampai saat ini belum memberikan pertanggungjawaban kepada Publik apakah kasus ini tetap akan dilanjutkan atau ditutup sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 44 UU KPK.

"Dari fakta – fakta yang terungkap di dalam persidanganan para Terdakwa tersebut diatas, kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti keterkaitan pihak – pihak yang diduga juga terindikasi terlibat Kasus Tindak Pidana Korupsi tersebut," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

Pihak-pihak yang dimaksud MAKI adalah Mantan Menakertrans Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Achmad Said Hudri (mantan Sesditjen P2KT Kemenakertrans)

Baca Juga : 


MAKI sangat menyesal, karena hingga saat ini Muhaimin Iskandar dan Achmad Said Hudri belum pernah ditetapkan sebagi tersangka terhadap kasus tersebut, padahal menurut mereka, dugaan keterkaitannya terlihat dan terungkap dalam putusan Terdakwa Jamaluddien Malik serta termuat dalam Surat Tuntutan dan Surat Dakwaan Terdakwa Jamaluddien Malik yang notabene dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada KPK; 

Merekapun mendesak KPK untuk segera dilakukan proses hukum secara professional sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengatur untuk itu, melakukan Penyelidikan dan apabila ditemukan minimal dua alat bukti ditingkatkan tahap Penyidikan sekaligus menetapkan Pihak-Pihak diduga terlibat menjadi Tersangka,

Mereka juga mengancam, demi tegaknya Hukum dan Keadilan, apabila desakan ini tidak mendapat jawaban dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari ( Pasal 41 Ayat (2) huruf D UU Pemberantasan Korupsi) maka dengan terpaksa Kami akan mengajukan gugatan Praperadilan sebagaimana telah dilakukan pada perkara-perkara korupsi lainnya termasuk telah praperadilan perkara mega-korupsi Bank Century.

Sebenarnya, KPK juga telah mempublikasikan rencana pengembangan penanganan perkara terhadap Muhaimin Iskandar (Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) yang diduga ikut terlibat dalam dugaan korupsi dan atau dugaan suap pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Ditjen P2KT Kemnakertrans tahun 2014

Janji KPK Bakal Usut Keterlibatan Muhaimin Iskandar

Sebelumnya, Kamis (6/4/2017) KPK memastikan akan mengusut kasus dugaan suap pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Ditjen P2KT Kemnakertrans tahun 2014. Termasuk mendalami keterlibatan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan, fakta-fakta persidangan, termasuk aliran uang ke Cak Imin menjadi salah satu yang didalami penyidik. Untuk itu, penyidik bakal memanggil Cak Imin.

"Saya kira pihak yang memang sudah disebutkan sebelumya di fakta persidangan dan memang menurut penyidik ada kebutuhan keterangan yang bersangkutan dapat dipanggil sebagai saksi. Kita akan melihat dan saksikan agenda pemeriksaan di penyidikan berikutnya apakah dari pihak Kemnakertrans ataupun pihak DPR dalam hal ini komisi atau dari Badan Anggaran (Banggar)," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/4) malam.  (sumber Beritasatu Poskotanews Kompas )




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA