Sunday, 22 Apr 2018
Temukan Kami di :
Teknologi

Dituding Bocorkan NIK ke Intelijen China, Begini Respon Menkominfo

Di media sosial, saya dikatakan ditekan oleh inteleijen Tiongkok. Menanggapi hal seperti ini, kita harus sabar, tapi tetap harus memberikan respons

Hiliyah Azizah - 13/03/2018 18:44 Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara

Beritacenter.COM - Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan munculnya tudingan akun Twitter @PartaiHulk kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Melalui akun tersebut, ia menuding Rudiantara ditekan intelijen China untuk membocorkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) untuk memproduksi KTP guna memenangkan Joko Widodo dalam Pemilu tahun depan.

Rudiantara, melalui akun Twitter pribadinya, menjawab tuduhan itu pada Selasa, 13 Maret 2018. Dia menulis, " Selamat pagi. Tweet @PartaiHulk ini mengandung fitnah yg sangat keji dan tidak berdasar. Yang disampaikan yang bersangkutan tidak benar dan dapat diduga sbg perbuatan yg dilarang UU ITE. Mari selalu tabayyun, hindari fitnah berjamaah. Jangan sampai fitnah/hoax banyak disebar di medsos."

Baca juga:

Sementara itu saat ditemui dalam acara diskusi publik UU Perlindungan Data Pribadi di Perpustaan Nasional, Rudiantara langsung membantah tudingan itu.

“Di media sosial, saya dikatakan ditekan oleh inteleijen Tiongkok. Menanggapi hal seperti ini, kita harus sabar, tapi tetap harus memberikan respons,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pro kontra semacam itu banyak ditemui di ranah internet. Seandainya kasus semacam itu dia anggap keterlaluan, Rudiantara akan melapor ke ranah hukum.

“ Kalau keterlaluan, akan saya bawa ke ranah hukum. Saya juga punya hak karena (tudingan semacam ini) bukan hanya kepada saya, tapi pemerintah dan itu tidak benar,” ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah sedang membuat program registrasi kartu SIM prabayar yang ditargetkan rampung pada akhir April 2018. Program ini mewajibkan masyarakat mendaftarkan kartu SIM ponsel dengan menyertakan NIK dan nomor KK.

Pemblokiran atas kartu SIM yang belum didaftarkan akan digelar bertahap. Pemblokiran pertama akan dilakukan pada 1 Maret 2018 dengan memblokir layanan panggilan telepon dan SMS keluar.

Sementara itu, pemblokiran kedua akan dilakukan pada 1 April 2018 juga terhadap panggilan telepon dan SMS masuk.

Kemudian, pemblokiran terakhir menyasar layanan internet akan dilakukan pada 1 Mei 2018. Jika terkena pemblokiran terakhir ini, kartu SIM tidak bisa lagi digunakan.

Masyarakat harus membeli kartu SIM baru dan harus mendaftarkan kartu SIM tersebut dengan format registrasi yang sama.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat