Monday, 20 Aug 2018
Temukan Kami di :
News

DPR Digaji Rakyat Tapi Tak Mau Dikritik?

Hiliyah Azizah - 18/02/2018 10:30 Formappi saat diskusi UU MD3

Beritacenter.COM - Dalam revisi UU MD3 tepatnya di pasal 122 huruf K terdapat kata 'merendahkan kehormatan' yang dinilai multitafsir. Bahkan kata-kata tersebut dinilai mengarahkan pemahaman bahwa kini masyarakat tak bisa lagi memberikan opini dan kritiknya terhadap DPR.

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio memaparkan, seharusnya diberikan batasan-batasan yang jelas agar semua pihak bisa mengerti makna dari 'merendahkan kehormatan' para anggota dewan.

"Harus ada batasan-batasan, mana yang merendahkan dan mana yang bukan karena ini akan membelenggu aktivis dan pers untuk mengkritik," ujarnya ketika ditemui di acara diskusi Warung Daun di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

Selain itu, Hendri juga meminta kepada masyarakat untuk terus mengawal penjelasan lanjutan yang dijanjikan oleh DPR. Apabila tidak, Hendri khawatir nantinya warga benar-benar tak bisa lagi melontarkan kritik-kritik terhadap para wakil rakyat.

"Kan aneh para wakil rakyat kita ini masih menerima gaji dari kita, tetapi kemudian menghindar dari celotehan-celotehan rakyatnya," tutupnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA