Sunday, 27 May 2018
Temukan Kami di :
Opini

Bupati Ngada di OTT KPK, Egi Sudjana : Itu Bukan OTT!!!

Pada bulan Desember 2017, kasus tersebut dilaporkan ke KPK. Di bulan Desember 2017 atau Januari 2018, ada uang yang masuk sekitar Rp 2 miliar ke rekening BNI yang telah dibuat oleh pemberi suap yang kemudian digunakan untuk kepentingan Bupati Ngada dengan cara Kartu ATM tersebut diserahkan ke Bupati Ngada.

Sari Intan Putri - 13/02/2018 08:14

Beritacenter.COM - Marianus Sae selaku Bupati Ngada saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Diketahui juga jika Marianus Sae tidak sendirian ketika KPK mengamankan dirinya pada saat OTT. Ada Baba Maming (pengusaha), Petrus (Kepala KCP BNI Bajawa), Santi (Psikolog teman Bupati dan tim uji calon Gubernur) dan Dino (Asisten Pribadi Bupati Ngada).

Dugaan Tindak Pidana suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Ngada itu adalah pekerjaan jalan di Kabupaten Ngada. Dengan total 6 proyek dan mencapai Rp 46 M.

Lebih lanjut apabila dilihat dari modusnya, pemberi suap membuka rekening BNI dan mengisi sejumlah uang ke rekening yang dimaksud. Kemudian, kartu ATM diserahkan kepada penerima suap yaitu Bupati Ngada.

Pada bulan Desember 2017, kasus tersebut dilaporkan ke KPK. Di bulan Desember 2017 atau Januari 2018, ada uang yang masuk sekitar Rp 2 miliar ke rekening BNI yang telah dibuat oleh pemberi suap yang kemudian digunakan untuk kepentingan Bupati Ngada dengan cara Kartu ATM tersebut diserahkan ke Bupati Ngada.

Jelas untuk penggunaan uangnya bisa dengan cara tarik tunai, transfer atau dikirim lagi ke rekening yang lain. Pemberi suap sudah menandatangani banyak slip penarikan sehingga mempermudah Bupati apabila ingin melakukan tarik tunai dan kirim lagi atau transfer ke rekening lain.

Untuk barang bukti yang berhasil diamankan oleh KPK tidak ada alias nihil. Nah, tidak ada barang bukti tetapi KPK menyebut ini semua adalah OTT. Kok bisa ya?

DR. H. Eggi Sudjana, SH, M.Si selaku Praktisi Hukum yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan di DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) sedangkan Presiden KAI saat ini diketahui adalah Ibu Mia yang merupakan adik kandung dari Alm. Indra Sahnun Lubis memberikan tanggapan atau analisisnya terhadap OTT Bupati Ngada Marianus Sae yang dilakukan KPK tersebut.

Eggi Sudjana menuturkan jika harus diperjelas untuk keterangan publik bagi masyarat mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah sebagai berikut :


• PASAL 1 ANGKA 19 KUHAP:

“ TERTANGKAP TANGAN ADALAH TERTANGKAPNYA SESEORANG PADA WAKTU SEDANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA, ATAU DENGAN SEGERA SESUDAH BEBERAPA SAAT TINDAK PIDANA ITU DILAKUKAN ATAU SESAAT KEMUDIAN DISERUKAN OLEH KHALAYAK RAMAI SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKANNYA ATAU APABILA SESAAT KEMUDIAN PADANYA DITEMUKAN BENDA YANG DIDUGA KERAS TELAH DIPERGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA ITU YANG MENUNJUKAN BAHWA IA ADALAH PELAKUNYA ATAU TURUT MELAKUKAN ATAU MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA ITU. “
BERDASARKAN KETENTUAN TERSEBUT, KARATERISTIK TERTANGKAP TANGAN SANGAT JELAS APABILA DILIHAT DARI WAKTU TERJADINYA TINDAK PIDANA DAN DIKETAHUINYA TINDAK PIDANA TERSEBUT DILAKUKAN. SECARA SPESIFIK PENANGKAPAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN DILAKUKAN TANPA SURAT PERINTAH, DENGAN KETENTUAN BAHWA PENANGKAPAN HARUS SEGERA (TIDAK LEBIH LAMA DARIPADA SEGERA SETELAH PERBUATAN ITU DILAKUKAN), MENYERAHKAN TERTANGKAP BESERTA BARANG BUKTI YANG ADA KEPADA PENYIDIK DAN MERUPAKAN PENANGKAPAN (VIDE PASAL 18 AYAT (2) KUHP) YANG TIDAK DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU DALAM ARTI PELAKU DAPAT DITANGKAP DIMANAPUN TANPA BATAS TEMPAT DAN WAKTU.


• PASAL 18 AYAT (2) KUHAP :

“ DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, PENANGKAPAN DILAKUKAN TANPA SURAT PERINTAH, DENGAN KETENTUAN BAHWA PENANGKAP HARUS SEGERA MENYERAHKAN TERTANGKAP TANGAN BESERTA BARANG BUKTI KEPADA PENYIDIK ATAU PENYIDIK PEMBANTU YANG TERDEKAT. “
MERUJUK KETENTUAN INI, MAKA SECARA HUKUM SELAIN KONDISI-KONDISI YANG TERDAPAT DALAM PASAL 1 ANGKA 19 KUHAP YANG HARUS DIPENUHI, MASIH ADA SYARAT MUTLAK YANG HARUS DIPENUHI DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, YAITU: ADANYA BARANG BUKTI PADA SAAT PENANGKAPAN TERSEBUT TERJADI, DAN DAPAT DILAKUKAN TANPA DISERTAI DENGAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN.

 

• PASAL 1 ANGKA 20 KUHAP :

“ PENANGKAPAN ADALAH SUATU TINDAKAN PENYIDIK BERUPA PENGEKANGAN SEMENTARA WAKTU KEBEBASAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA APABILA TERDAPAT CUKUP BUKTI GUNA KEPENTINGAN PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN DAN/ATAU PERADILAN. “

JANGKA WAKTU PENANGKAPAN HANYA BERLAKU PALING LAMA UNTUK JANGKA WAKTU 1 HARI (24 JAM). SEBELUM DILAKUKAN SUATU PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK, TERDAPAT SYARAT MATERIIL DAN FORMIL YANG HARUS DILENGKAPI TERLEBIH DAHULU.

SYARAT MATERIIL YANG DIMAKSUD ADALAH ADANYA SUATU BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP, BAHWA TERDAPAT SUATU TINDAK PIDANA. SEDANGKAN SYARAT FORMIL ADALAH ADANYA SURAT TUGAS, PERINTAH PENAGKAPAN SERTA TEMBUSANNYA. APABILA DALAM WAKTU LEBIH DARI 1 X 24 JAM, TERSANGKA TETAP DIPERIKSA DAN TIDAK ADA SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PENAHANAN, MAKA TERSANGKA BERHAK UNTUK SEGERA DILEPASKAN

• Terkait dengan ketentuan tertangkap tangan dan penangkapan sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam konteks operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Ngada Marianus Sae dapat disampaikan analisis sebagai berikut:
1. Bahwa Bupati Ngada Marianus Sae diduga melakukan tindak pidana suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Ngada. Yang bersangkutan menjanjikan akan memberikan 6 proyek pengerjaan jalan di Kabupaten Ngada senilai Rp 46 milyar.
2. Pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti berupa uang.

• Kesimpulan:

- Bahwa tindakan hukum yang dilakukan KPK (OTT) tidak dapat dikategorikan sebagai tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 jo Pasal 18 ayat (2) KUHAP, karena tindakan yang dilakukan oleh KPK telah didahului dengan serangkaian tindakan penyelidikan dan telah direncanakan terlebih dahulu. Selain itu, pada saat dilakukan penangkapan juga tidak ditemukan barang bukti berupa uang.
- Tindakan hukum yang dilakukan KPK bukan OTT, lebih tepat secara ilmu hukum acara pidana hal yang di lakukan KPK tersebut, merupakan tindakan penangkapan yang harus memenuhi syarat-syarat penangkapan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, yaitu:
Ø penangkapan harus dilakukan oleh penyidik (Pasal 17 KUHAP);
Ø berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
Ø memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan, yang dicantumkan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan (Pasal 18 ayat (2) kuhap);
Ø memberikan surat perintah penangkapan kepada pihak keluarga (Pasal 18 ayat (3) kuhap);
Ø penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari.


- Mengingat tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Nngada adalah merupakan tindakan penangkapan, namun dilakukan mengikuti prosedur tertangkap tangan dan tidak memenuhi persyaratan penangkapan, maka tindakan tersebut cacat hukum sehingga dapat dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan bila mau ditempuh dengan cara praperadilan di PN.

Mengapa hal ini perlu saya memberikan keterangan publik bagi masyarakat luas? Oleh karena modus operandi OTT ini, selalu dipergunakan oleh KPK dalam melakukan penangkapan terhadap beberapa target tertentu, khususnya para Kepala Daerah / Partai Politik.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa KPK ikut bermain politik dan kemungkinan juga bertindak berdasarkan pesanan pihak-pihak tertentu, sehingga tidak sepenuhnya murni sebagai upaya penegakan hukum. Hal ini persoalan serius dalam penegakkan hukum oleh KPK , mengapa menegakkan hukum dengan melanggar hukum? Aapa sanksinya buat KPK? Sementara rekan kami advokat Fredich yang membela Setya Novanto salah pembelaannya langsung di hukum!

Saya mencintai KPK karena hebat berani jujur jargonnya, kini jargon itu berlakukanlah untuk lembagamu sendiri! Semoga keterangan publik ini berguna untuk pengetahuan hukum masyarakat luas dan introspeksi diri buat KPK yang kita cintai. Aamiin.

Salam juang DR. H. Eggi Sudjana, SH, M.Si Ketua Dewan Kehormatan KAI.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA