Saturday, 17 Nov 2018
Temukan Kami di :
Opini

Perlunya Merefleksikan Kembali RUU KUHP yang Saat Ini Telah Memasuki Tahap Finalisasi

Perlu sepertinya berbagi tugas ditengah rutinitas, kesibukan Pilkada dan kegitan besar lainnya. Hal ini dibutuhkan karena Polri mempunyai posisi serta dampak yangg penting terhadap keberlakuan RUU KUHP nantinya.

Sari Intan Putri - 20/01/2018 19:46

Beritacenter.COM - Diketahui jika Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) segera memasuki tahap finalisasi. DPR melalui panitia kerja RKUHP akan merampungkannya pada masa sidang kali ini yang akan berakhir Februari 2018.

Hal itu ditegaskan oleh anggota Panja RKUHP Teuku Taufiqulhadi. Ia menegaskan jika 28 Februari 2018 mendatang, sudah memasuki tahap akhir.

"Tinggal dirapikan kemudian tanggal 28 dibawa ke raker Panja KUHP kemudian setelah itu langsung masuk paripurna pada akhir masa sidang ini," kata Teuku Taufiqulhadi, dikutip dari detik. com. 

Melalui WAG beredar tulisan singkat dari komisioner Kompolnas Andre Poeloengan sebagai berikut :

Terkait berita tersebut diatas,  maka perlu dipandang bersama untuk merenung dan merefleksikan kembali situasi terkini terkait dengan akan disahkannya RUU KUHP, guna masa depan Polri khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

Perlu sepertinya berbagi tugas ditengah rutinitas, kesibukan Pilkada dan kegitan besar lainnya. Hal ini dibutuhkan karena Polri mempunyai posisi serta dampak yangg penting terhadap keberlakuan RUU KUHP nantinya.

Ada beberapa isu atau permasalahan yang saya pikir perlu menjadi perhatian secara khusus dan serius, berikut upaya untuk memastikan bahwa Polri telah mengantisipasi isi atau permasalahan tersebut.

Sebagian kecil dari Isu / DIM (permasalahan) yang perlu jadi atensi khususnya Polri terkait RUU KUHP adalah sebagai berikut:

Terkait RUU KUHP Buku I, adalah:

(isu yang mendasar, hukum materil sebagai dasar hukum formil/acara, jika ada di KUHP maka jadi dasar untuk ada di KUHAP)

1. Apakah penerapan pendekatan keadilan restoratif pada semua tingkatan SPP sdh termuat? Karena pada RUU KUHP terakhir belum ada dan Polri belum mempunyai kewenangan untuk itu, baru hakim saja. Kalau secara materil tidak ada maka secara formil tidak bisa dijalankan, sehingga akan membatasi kewenangan diskresionir Polri.

Dalam praktik penegakan hukum pidana di lingkungan Polri yang berlangsung selama ini, terutama dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri, terdapat penanganan atau penyelesaian perkara pidana dengan mediasi penal (penal mediation) dan penerapan keadilan restoratif (restorative justice). Praktik hukum yang demikian, dapat dikatakan telah dilakukan terhadap hampir keseluruhan pelanggaran hukum dalam KUHP maupun UU di luar KUHP, tidak hanya terbatas pada penerapan diversi terhadap pelaku anak dalam proses penyidikan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

 

2. Apakah alasan-alasan yang menghapuskan kewenangan penuntutan juga sudah merupakan alasan-alasan yang menghapuskan kewenangan penyidikan? Karena RUU terakhir masih ada di tangan kejaksaan, sehingga tidak ada alasan kewenangan menghapus penyidikan. RUU KUHP hanya memuat aturan hukum terkait pengaturan kewenangan penuntut umum dan hakim, seperti alasan-alasan yang menghapuskan kewenangan penuntutan pidana dan pelaksanaan pidana, pola dan pedoman pemidanaan.

Sedangkan terkait kewenangan penyidikan (kepolisian) sama sekali tidak diakui/diatur, atau tidak mendapat pengaturan yang proporsional dalam RUU KUHP atau dapat dikatakan bahwa RUU KUHP tidak mengakui eksistensi praktik penyelenggaraan penegakan hukum (penyelidikan/ penyidikan) yang dilakukan Polri selama ini dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan KUHAP.

Politik hukum pidana yang demikian dalam KUHP dapat dipahami, karena pada masa lampau berdasarkan hukum acara pidana sebagaimana termuat dalam HIR, polisi adalah pembantu jaksa (hulpmagistraat), hanya jaksa dan hakim yang berwenang mengambil keputusan yuridis pada setiap penyelesaian perkara pidana dalam administrasi atau proses peradilan pidana.

 

3. Apakah perluasan wilayah yurisdiksi dan ekstrateritorial sudah sesuai dengan kebutuhan Polri di lapangan? Hal ini mengingat banyaknya kasus-kasus kejahatan Transnasional. Dalam RUU KUHP terdapat aturan hukum mengenai Asas Wilayah atau Teritorial, pada Pasal 4 RUU KUHP disebutkan:
“Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang  yang melakukan:

a. tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;

b. tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara  Indonesia; atau;

c. tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Indonesia atau dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.”

Maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

a. penyelenggaraan penegakan hukum oleh Polri melalui pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana berdasarkan asas wilayah atau teritorial tersebut berarti masih terbatas pada wilayah teritorial Indonesia berdasarkan yurisdiksi kriminal bersifat mandatory sesuai prinsip 'au dedere au punere', meskipun terdapat aturan hukum mengenai asas universal.;

b. dengan demikian dalam rangka penguatan fungsi kepolisian di bidang penegakan hukum dalam pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, perlu penambahan aturan hukum dalam RUU KUHP mengenai perluasan wilayah yurisdiksi dan ektrateritorial, sebagaimana juga diusulkan dalam RUU Perubahan UU Polri;

c. dalam teori/konsep hukum pidana dikenal perluasan asas teritorial berdasarkan prinsip teknis yang terdiri dari prinsip teritorial subyektif dan prinsip teritorial obyektif.

Berdasarkan prinsip teritorial subyektif, negara mempunyai kompetensi mengadili atas perbuatan yang mulai dilakukan di wilayahnya tetapi berakhir atau menimbulkan akibat di wilayah negara lain. Sedangkan menurut prinsip teritorial obyektif, negara mempunyai kompetensi mengadili atas perbuatan yang mulai dilakukan di negara lain tetapi menimbulkan akibat di wilayahnya.

Dalam RUU KUHP terdapat aturan hukum mengenai Asas Universal, pada Pasal 6 RUU KUHP disebutkan: “Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana menurut perjanjian atau hukum internasional yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang di Indonesia”.

Terhadap aturan hukum yang demikian, dapat dikemukakan tanggapan:

a. aturan hukum tersebut memuat asas universal yang bersifat absolut, karena dirumuskan sangat luas tanpa memasukkan persyaratan tempus dan locus delicti sebagai perkembangan terakhir atas pengakuan asas universal pada saat sekarang;

b. akan tetapi dalam praktik dan kebiasaan internasional, pemberlakuan asas universal hanya terbatas pada 4 (empat) jenis tindak pidana atau kejahatan internasional (sebagai international crimes stricto sensu) sebagaimana termuat dalam Statuta ICC (International Criminal Court) atau Statuta Roma 1998 yakni: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi; serta berdasarkan UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah genosida dan kejahatan kemanusiaan yang kewenangan penyidikannya berada pada Komnas HAM dan kewenangan penyidikannya berada pada Kejaksaan;

c. sedangkan terhadap tindak pidana atau kejahatan lain yang termasuk kelompok/golongan kejahatan transnasional (transnational crimes sebagai bagian dari international crimes largo sensu), yakni tindak pidana yang termuat dalam Buku Kedua RUU KUHP maupun tindak pidana yang termuat dalam berbagai UU di luar RUU KUHP sebagai tindak pidana yang menjadi jurisdiction of subject matters dari penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh Polri, kewenangan penegakan hukumnya tetap dilakukan berdasarkan prinsip au dedere au punere yang berbasis asas teritorial berdasarkan Pasal 4 RUU KUHP di atas.

Atau dengan kata lain RUU KUHP sesungguhnya tidak meletakkan landasan legalitas yang kuat bagi perluasan wilayah yurisdiksi dan ektrateritorial yang sangat dibutuhkan Polri seperti pada penegakan hukum oleh Kepolisian Air dan sebagaimana diusulkan dalam RUU Perubahan UU Polri.

 

4. Apakah alasan pembenar sebagai alasan yang menghapuskan penyidikan dan penuntutan sudah memuat atau akui perlindungan dan jaminan hukum terhadap anggota Polri di lapangan khususnya dalam hadapi tindakan anarkhis dan gunakan senjata dan alat-alat kekerasan serta tindakan terukur?

Polri tidak semata melakukan gakkum (penegakkan hukum), tapi juga justru mengedepankan Harkamtibmas (memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat) dengan linyomyan (melindungi, mengayomi dan melayani) masyarakat. Gakkum dan represif adalah ultimum remedium, sehingga tidak semua kasus harus sesuai dengan Gakkum, perlu dipastikan pemberian dan perlindungan kewenangan Diskresi bagi anggota Polri.

Dalam RUU KUHP (dari Pasal 32-36) tentang Alasan Pembenar, terdapat aturan hukum yang memuat berbagai alasan pembenar (rechtsvaardigingsgrond) yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Untuk itu diperkukan hal-hal sebagai berikut:

a. perlu penambahan alasan pembenar berupa aturan hukum yang tegas memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi anggota polisi yang melaksanakan tugas di lapangan dalam menghadapi tindakan anarkhis dengan penggunaan senjata dan alat kekerasan, sebagaimana diusulkan dalam RUU Perubahan UU Polri;

b. usul diaturnya alasan pembenar sebagaimana disebut pada huruf a di atas dalam RUU KUHP, didukung oleh konsep hak melakukan perlawanan (verzetsrecht) yang telah lama diakui dalam praktik penegakan hukum, seperti termuat dalam putusan Hof Belanda tanggal 2 Pebruari 1951, NJ 1951, 174;

c. selain itu, usul aturan hukum sebagaimana dikemukakan pada huruf a di atas, sangat logis dan rasional, karena konstruksi hukum yang hampir sama sudah termuat dalam KUHP dan dalam Pasal 35 RUU KUHP, akan tetapi berdasarkan penafsiran teleologis, aturan hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk perlindungan dan jaminan hukum bagi anggota polisi. Dalam Pasal 35 RUU KUHP disebutkan: “Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain, tidak dipidana”.


5. Apakah lembaga hakim pemaaf (rechterlijkpardon) juga dapat diterapkan di tingkat sidik? Karena pada RUU yang ada hanya pada hakim. Hal ini menjadikan gugurnya kewenangan diskresi.

Pada Pasal 56 RUU KUHP terdapat aturan hukum mengenai Pedoman Pemidanaan sebagai hal-hal yang wajib diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Dalam ayat (2) disebutkan: “Ringannya  perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Perlu betul-betul dipikirkan bahwa:

a. aturan hukum tersebut merupakan kaedah hukum baru atau tidak diatur dalam KUHP yang dalam kerangka teoretik disebut sebagai lembaga hakim pemaaf (rechterlijkpardon);

b. aturan hukum tersebut merupakan wujud konkret pengakuan praktik penyelesaian perkara pidana yang menerapkan pendekatan keadilan restoratif dengan mediasi penal di lingkungan kepolisian yang sudah berlangsung selama ini, dan cukup efektif termasuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

c. dengan demikian, lembaga hukum baru dalam KUHP tersebut seyogianya juga dapat diterapkan dalam penyelenggaraan penegakan hukum oleh polisi

 

Sedangkan yang terkait dengan RUU KUHP Buku II adalah:

Apakah semua tindak pidana di luar KUHP yang selama wewenang sidiknya telah terlepas dari Polri atau ada pada lembaga lain telah masuk ke dalam RUU KUHP Buku II sehingga Polri kembali berwenang melakukan sidik tindak pidana-tindak pidana tersebut?

Temuan dalam draft RUU KUHP diyakini belum semua, artinya belum sejalan dengan semangat revisi untuk konsolidasi ketentuan pidana di luar KUHP. Diantara yang sudah masuk, berdasarkan kualifikasi generic crimes dan mala per se, ke dalam ramcangan Buku Kedua KUHP adalah :

a. tindak pidana terhadap keamanan negara;

b. tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden;

c. tindak pidana terhadap negara sahabat;

d. tindak pidana terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;

e. tindak pidana terhadap ketertiban umum;

f. tindak pidana terhadap proses peradilan;

g. tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama;

h. tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup;

i. tindak pidana terhadap hak asasi manusia yang berat;

j. tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara;

k. tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu;

l. tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas;

m. tindak pidana pemalsuan meterai, segel, cap negara dan merek;

n. tindak pidana pemalsuan surat;

o. tindak pidana terhadap asal usul dan perkawinan;

p. tindak pidana kesusilaan;

q. tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;

r. tindak pidana menelantarkan orang;

s. tindak pidana penghinaan;

t. tindak pidana pembocoran rahasia;

u. tindak pidana terhadap kemerdekaan orang;

v. tindak pidana penyelundupan manusia;

w. tindak pidana terhadap nyawa;

x. tindak pidana penganiayaan;

y. tindak pidana yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan;

z. tindak pidana pencurian;

aa. tindak pidana pemerasan dan pengancaman;

ab. tindak pidana penggelapan;

ac. tindak pidana perbuatan curang;

ad. tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha;

ae. tindak pidana penghancuran dan perusakan barang;

af. tindak pidana jabatan;

ag. tindak pidana korupsi;

ah. tindak pidana pelayaran;

ai. tindak pidana penerbangan dan tindak pidana terhadap sarana serta prasarana penerbangan;

aj. tindak pidana pencucian uang, penadahan;

ak. tindak pidana penerbitan dan pencetakan;

ak. tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Akan tetapi berdasarkan jenis-jenis tindak pidana dalam Buku Kedua RUU KUHP masih cukup banyak tindak pidana yang diatur dalam UU di luar KUHP yang belum dimasukkan sebagai salah satu jenis tindak pidana dalam Buku Kedua RUU KUHP, meskipun memenuhi kualifikasi atau dapat dirumuskan dalam generic crime maupun sebagai mala per se, yakni: 

a. tindak pidana konsumen;

b. tindak pidana perpajakan;

c. tindak pidana kepabeanan;

d. tindak pidana penerbangan;

e. tindak pidana perdagangan berjangka komoditi;

f. tindak pidana pasar modal;

g. tindak pidana perikanan;

h. tindak pidana terkait malpraktik profesi tertentu;

i. tindak pidana terorisme;

j. tindak pidana telekomunikasi, digital dan siber;

k. tindak pidana perdagangan orang;

l. tindak pidana hak atas kekayaan intelektual;

m. tindak pidana keimigrasian;

n. tindak pidana sehunungan kegiatan kemaritiman, kelautan;

o. tindak pidana pers, media dan kegiatan jurnalistik;

p. tindak pidana terhadap ideologi dan dasar negara;

q. tindak pidana perlindungan anak dan wanita (jika ada yang lain, berkenan ditambahkan).

Sesungguhnya jika ditelaah lebih jauh, maka berdasarkan Penjelasan Umum RUU KUHP, salah satu makna sekaligus sebagai misi ketiga pembaharuan KUHP dalam RUU KUHP adalah misi “konsolidasi hukum pidana” yang mengamanatkan RUU KUHP harus melakukan penataan ulang terhadap keseluruhan sistem perundang-undangan hukum pidana nasional baik yang termuat dalam KUHP maupun UU di luar KUHP.

Misi konsolidasi hukum pidana tersebut bertitik tolak dari kondisi faktual mengenai praktik pembentukan hukum pidana khusus dalam UU di luar KUHP yang berlangsung selama ini:

a.pertumbuhan dan perkembangan UU pidana khusus di luar KUHP telah mengakibatkan corak tata hukum pidana Indonesia menjadi terpecah-pecah (verbrokkeld);

b.berbagai penyimpangan dalam berbagai UU di luar KUHP, telah mengakibatkan mendatangkan ketidakpastian hukum, adanya rasa tidak aman dalam masyarakat, politik kriminal dari negara tidak efektif, adanya kesimpangsiuran dalam penegakan hukum;

c.pertumbuhan dan perkembangan UU di luar KUHP terjadi sangat pesat dan berlangsung “liar”, serampangan, tidak terkendali, tidak berpola dan tidak tersistem; bahkan menggerogoti/mencabik-cabik bangunan induk sistem hukum pidana nasional;

d.pertumbuhan dan perkembangan UU hukum pidana di luar KUHP yang demikian di atas, memunculkan penyidik lain selain Polri (seperti PPNS, Penyidik TNI) dan terlepas dari pembinaan dan pengawasan Polri, yang dalam praktiknya ternyata penegakan hukumnya ternyata tidak efektif;

e.kewenangan penyidikan Polri telah diambil oleh berbagai UU di luar KUHP yang merugikan negara/bangsa Indonesia dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana pada khususnya;

f.masih terdapat berbagai tindak pidana  di atas dalam UU di luar KUHP yang belum dimasukkan ke dalam Buku Kedua RUU KUHP yang sesungguhnya harus masuk ke dalam Buku Kedua RUU KUHP.

Tulisan ini semata dibuat karena kecintaan terhadap Polri dengan alasan jika Polri kuat, berkewenangan dengan jelas, transparan, bersih, akuntabel, independen dan profesional maka akan dipercaya publik sehingga rasa keadilan ditengah masyarakat semakin berpotensi meningkat dan akhirnya rakyat akan lebih sejahtera.

Insyaa Allah, apa yang dibuat ini kontribusinya betul-betul untuk Polri semata-mata. KUHP itu bukan UU biasa tetapi KUHP adalah induk hukum pidana materiil Indonesia dan menjadi jantung serta inti penguatan fungsi. Dan kelembagaan Polri bukan hanya di bidang gakkum tetapi juga Linyomyan dan Harkamtibmas.

Sekali lagi, mohon maaf jika tidak berkenan. Tolong koreksi dan berikan masukan jika saya kurang tepat, kurang informasi dan bahkan jika salah.

Terima kasih. Salam hormat.
AHP - Anggota Kompolnas 2016-2020




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA