Monday, 20 Aug 2018
Temukan Kami di :
Nasional

Impor Beras Adalah Pukulan Telak Pemerintah Kepada Petani, Kenapa ?

Harga beras terus meroket di pasaran, hampir seluruh wilayah mengalami kenaikan harga beras.

Indah Pratiwi - 20/01/2018 07:46

Beritacenter.COM - Harga beras terus meroket di pasaran, hampir seluruh wilayah mengalami kenaikan harga beras. Di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) harga beras medium sudah melebihi ambang batas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 9.450 per kg.

Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian Prof Dedi Nursyamsi MAgr menyatakan, stok beras nasional aman. Hal itu berdasarkan data prediksi total luas panen di sembilan provinsi sentra produksi padi sepanjang Januari dan Februari 2018 yang masing-masing mencapai 576.509 hektare dan 798.588 ha.

Sembilan provinsi sentra produksi padi tersebut adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dengan luasan panen tersebut, menurut Dedi Nursyamsi, produksi beras pada Januari dan Februari 2018 masing-masing 2,0 juta ton dan 2,9 juta ton.

"Sembilan provinsi tersebut merupakan provinsi utama yang memasok beras-beras di kota besar Sumatera dan Jawa yang vital," kata Dedi di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyesalkan kebijakan impor beras oleh pemerintah. Sebab di saat produksi padi dalam negeri memasuki masa panen, tetapi pemerintah justru melakukan impor beras. Hal ini benar-benar merupakan 'pukulan' bagi petani.

"Karena itu dari awal PKB meminta untuk menghentikan impor beras dan memanfaatkan produksi dalam negeri," kata Muhaimin Iskandar usai acara ikrar pemenangan Cagub-Wagub Jawa Tengah Pak Dirman-Mbak Ida di Magelang, Jumat (19/1/2018) malam.

Mengenai solusi untuk mengatasi masalah perberasan ini, Muhaimin menyatakan soal distribusi beras yang timpang dari berbagai provinsi yang perlu diperbaiki. Misalnya di Sulawesi Selatan yang benar-benar surplus dapat dibawa ke Jawa. Pihaknya pun sudah menyampaikan ke Komisi IV DPR RI mengenai penolakan impor beras ini.

"Alhamdulillah didengar, pertama tahapnya dengan memindah dari swasta ke Bulog," kata Muhaimin Iskandar. Bulog, lanjutnya, biasanya ada standardnya. Kalau produksi dalam negeri masih banyak, akan dikurangi.

Muhaimin menyatakan, tidak tahu persis alasan pemerintah melakukan impor beras.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA