Saturday, 17 Nov 2018
Temukan Kami di :
News

ICW Sebut Pilkada 2018 Jadi 'Ladang Uang Haram' Untuk Pilpres 2019

Kami khawatir kontestasi Pilkada 2018 diperjual-belikan untuk mendanai pemilu 2019 dari sumber ilegal

Hiliyah Azizah - 16/01/2018 21:17

Beritacenter.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik, Almas Syafrina mengatakan bahwa dengan adanya kasus mahar politik di Pilkada Serentak 2018 diindikasikan sebagai persiapan paratai politik untuk menghadapi pilpres 2019 yang membutuhkan dana sangat besar.

"Kami khawatir kontestasi Pilkada 2018 diperjual-belikan untuk mendanai pemilu 2019 dari sumber ilegal," kata Almas Syafrina, Selasa (16/1/2018).

Almas menduga jika Pilkada 2018 dapat dijadikan 'ladang uang haram' demi memenuhi dana yang diperlukan pada Pilpres 2019.

"Itu menunjukkan tidak ada waktu lagi parpol menghimpun dana pemilu," ujarnya.

Almas pun mendesak Bawaslu untuk menindaklanjuti berbagai dugaan mahar politik yang terjadi. Apalagi, saat ini sanksi mengenai parpol yang meminta imbalan sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pilkada.

Di mana calon yang terbukti memberi mahar bisa didiskualifikasi. Sementara parpol bisa dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Bahkan, oknum di parpol yang menerima imbalan bisa dipidana.

"Ini bisa jadi pertama kalinya dalam sejarah sanksi tersebut diterapkan dalam pemilu," ungkapnya.

Seperti diketahui, masyarakat dihebohkan dengan pernyataan La Nyalla yang mengatakan bahwa dirinya dimintai uang Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto agar dirinya dapat diusung menjadi calon gubernur Jawa Timur dari partai berlambang kepala garuda itu. Akibat 'mahar' yang diminta tersebut, La Nyalla memutuskan untuk mundur dari pencalonan.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA