Friday, 22 Jun 2018
Temukan Kami di :
News

Terkait Uji Materi Hak Angket Terhadap KPK, MK Tolak Terbitkan Provisi

Dewi Sari - 13/09/2017 23:05

Beritacenter.com - Sebuah keputusan untuk tidak menerbitkan putusan sela atau provisi atas uji materi terkait hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu seperti yang disampaikan oleh pimpinan sidang dalam sidang uji materi yakni Wakil Ketua MK Anwar Rusman di MK, Jakarta Pusat, Senin (13/9).

Sidang ini terpaksa dipimpin oleh Anwar karena Ketua MK Arief Hidayat berhalangan hadir.

"Sidang dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) terhadap UUD 1945 dilanjutkan tanpa penjatuhan putusan provisi," kata Anwar, Rabu (13/9/2017).

Anwar menjelaskan putusan mengenai provisi tersebut diambil dalam rapat permusyawarahan hakim (RPH) pada Rabu (6/9) lalu, namun rupanya hanya delapan hakim yang hadir dalam RPH itu, sementara satu lainnya yakni Saldi Isra berhalangan hadir karena sedang ibadah haji.

Dari depalan hakim yang hadir, empat diantaranya menyatakan menolak putusan provisi, sementara empat lainnya setuju karena permohonan provisi tersebut beralasan untuk dikabulkan.

"Hakim konstitusi yang berpendapat permohonan provisi ditolak adalah Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto dan Wahiduddin Adams," kata Anwar.

"Permohonan putusan provisi beralasan untuk dikabulkan adalah I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan Maria Farida Indrati," sambungnya.

Dengan hasil voting yang berimbang itu, kata Anwar, maka keputusan MK diambil berdasarkan suara ketua MK, seperti yang tertuang dalam asal 45 Ayat 8 Undang-Undang MK yang berbunyi.

"Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan".

Adapun putusan provisi sebelumnya diminta oleh pemohon dengan nomor 36/PUU-XV/2017, nomor 40/PUU-XV/2017, dan nomor 47/PUU-XV/2017.

Sebelumnya peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter selaku perwakilan pemohon uji materi dengan nomor 47/PUU-XV/2017 mengatakan bahwa putusan provisi dinilai perlu segera diterbitkan MK guna menghentikan sementara proses angket yang dilakukan DPR RI terhadap KPK selama uji materi ini masih berlangsung.

Menurutnya, akan sia-sia permohonan uji materi yang diajukan jika putusan final dikeluarkan setelah rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket KPK di DPR terlebih dahulu diterbitkan.

"Soal provisi, kami dorong agar MK segera keluarkan putusan untuk provisi, yang kami harapkan mengabulkan permohonan provisi pemohon JR (judicial review). Dengan demikian, ada dasar hukum menghentikan untuk sementara kegiatan pansus sebelum rekomendasi keluar," kata Lalola.



Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA