Friday, 22 Jun 2018
Temukan Kami di :
Nasional

Presiden Persempit TNI dan Polri Jadi Pejabat Sipil

Indah Pratiwi - 18/08/2017 20:13

Beritacenter.com - Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 11 Tahun 2017 terkait peraturan Pegawai Negeri Sipil telah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo untuk mengatur kembali UU Aparatur Sipil Negara(ASN).

Menurut Deputi SDM KemenPAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan banyaknya anggota TNI Polri beralih status menjadi sipil maka batas usia pensiunan bisa diperpanjang menjadi 60 tahun yang membuat peluang PNS untuk mendapati kursi jabatan Pimpinan Tinggi menjadi kecil.

"Sebelum ada PP 11/2017, alih status tidak masalah. Namun sekarang tidak boleh lagi. PP ini dibuat salah satunya bertujuan menata pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT)," kata Setiawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Beberapa pasal menyebut melarang beralih status untuk anggota TNI/Polri. Diantaranya ada pasal 155 dan pasal 159. Pasal 155 menegaskan anggota TNI dan Polri yang masih menduduki jabatan ASN pada instansi segera diberhentikan dari jabatan ASN.

"Jadi TNI/Polri yang ingin masuk ke jabatan sipil, harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Kemudian mengikuti seleksi untuk JPT yang dimaksud. Bila gagal, yang bersangkutan tidak bisa balik lagi karena sudah mengundurkan diri," jelasnya.

Sedangkan pasal 159, persyaratan untuk bisa diangkat dalam JPT dari TNI/Polri setelah mengundurkan diri dari dinasi aktif. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi utama.

"Kalau ingin ke sipil syaratnya harus mundur. Misal pun lolos, BUP yang bersangkutan mengikuti BUP TNI/Polri. Jadi tidak disamakan dengan sipil yang 60 tahun untuk JPT utama," tutupnya.



Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA