Monday, 18 Jun 2018
Temukan Kami di :
Opini

Pemikiran yang Sesat, Bagi Para Juru Bicara Mafia Beras

Meskipun kasus ini telah dilimpahkan ke pihak berwenang, atensi publik belum juga redam. Belakangan pembelaan para juru bicara mafia beras terdengar semakin nyaring di dunia maya sehingga menimbulkan kegaduhan baru. Sayangnya tidak semua pledoi tersebut berkualitas, beberapa diantaranya nampak cukup sporadis membabi buta dengan kualitas argument yang terbilang sangat buruk.

Sari Intan Putri - 29/07/2017 06:47

Beritacenter.COM - Akhir-akhir ini media sosial dan media elektronik masih santer membahas polemik tentang kasus manipulasi beras premium. Kasus ini terbilang cukup bombastis karena berhasil menarik perhatian banyak pihak.

Keriuhan ini cukup beralasan mengingat kebergantungan masyarakat Indonesia pada komoditas ini yang sangat besar. Mulai dari ibu-ibu, petani, pelaku usaha tani, bahkan pejabat semuanya berkepentingan.

Meskipun kasus ini telah dilimpahkan ke pihak berwenang, atensi publik belum juga redam. Belakangan pembelaan para juru bicara mafia beras terdengar semakin nyaring di dunia maya sehingga menimbulkan kegaduhan baru. Sayangnya tidak semua pledoi tersebut berkualitas, beberapa diantaranya nampak cukup sporadis membabi buta dengan kualitas argument yang terbilang sangat buruk.

Sebagai penikmat media sosial, terus terang saya sedih dengan konsistensi narasi dan kemampuan mereka dalam mendramatisir keadaan.

Jika Anda tidak secantik Tsamara Amany tentu saya akan memaklumi jika komentar tersebut tidak menyesatkan dan diterima akal sehat. Sebelum mereka terlalu jauh, maka saya memutuskan untuk menanggapi kesesatan berfikir dari para juru bicara mafia pangan tersebut.

Tentu ulasan ini subyektif dari pemahaman saya sendiri sehingga sangat terbuka untuk dikritik. Setidaknya publik memperoleh alternatif pembacaan tentang duduk perkara sesungguhnya. Mari kita bahas satu persatu.

Yang pertama terkait definisi subisidi beras. Harus saya akui bahwa Anda berhasil mempengaruhi publik sehingga seakan-akan pemerintah keliru mengatakan bahwa beras subsidi yang dimaksud adalah beras raskin/ranstra. BULOG yang merasa tidak bersalah tentunya angkat bicara sehingga terkesan pemerintah tidak satu suara dalam menanggapi permasalahan ini.

Namun hal itu dengan mudah dibantah karena pada kenyataannya yang dimaksud oleh Satgas pangan bukanlah beras subsidi dalam bentuk raskin/ranstra (subsidi output) namun subsidi benih dan pupuk (subsidi input).

Yang harus kita pahami adalah subsidi input ini pada dasarnya bertujuan untuk menekan biaya produksi sehingga harganya lebih terjangkau di pasaran. Jadi selain melindungi petani, penggiling, dan pedagang; subsidi input pertanian juga bertujuan melindungi konsumen.

Penekanan ini menjadi sangat penting karena karena komoditas ini yang memberi sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan di Indonesia baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Harga beras naik Rp. 100 saja naik sudah berapa ratus ribu orang yang terjerumus ke garis kemiskinan?

Jika Anda masih berkelit bahwa IR64 merupakan varietas non-subsidi maka seharusnya anda memiliki data varietas apa yang paling banyak digunakan oleh petani yang menerima subsidi. Bagaimana anda menjawab fakta bahwa total gabah varietas unggul ini digunakan sekitar 90% dari luas panen padi 15,2 juta hektar pertahun? Jika varietas IR64 yang paling disenangi maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan petani akan mencantumkan varietas tersebut di

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Oleh Karena itu pernyataan yang mengatakan bahwa varietas IR64 yang digunakan oleh mafia beras merupakan varietas non subsidi kemungkinan sangat lemah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Yang kedua, mereka juga berdalih bahwa praktek bisnis yang digunakan oleh mafia beras ini mensejahterakan petani karena mampu membeli gabah dan beras petani di atas harga pembelian pembelian pemerintah (HPP) dan berhasil menciptakan inovasi tata niaga beras. Bagi saya, logika ini bahkan jauh lebih menyedihkan.

Inovasi macam apa yang Anda maksud dengan membeli gabah dengan kualitas medium lalu menjualnya dengan label beras premium?

Anda boleh saja mengatakan bahwa mafia beras ini mampu berinovasi dengan menciptakan permintaan atas produk tersebut meskipun harganya lebih mahal. Namun demikian, alasan ini cenderung terlalu dipaksakan. Jika Anda pernah melakukan survey kesetiaan pelanggan sebelumnya mungkin alasan tersebut bisa dipercaya.

Mengapa? Karena tidak semua konsumen memiliki pengetahuan tentang perbedaan beras medium dan beras premium. Paling sederhana konsumen hanya dapat melihatnya dari harga. Semakin mahal harga berasnya semakin itu adalah beras premium.

Oleh karena itu inovasi sesungguhnya adalah ketika mafia beras ini mampu melakukan penjualan beras premium (bukan oplosan/racikan) dengan harga beras medium. Kalau praktek seperti itu dianggap berinovasi maka penjual bakso yang menggunakan daging tikus pun dapat dikatakan berinovasi. Bahkan bakso tikus jauh lebih inovatif karena harga jualnya lebih rendah dari bakso sapi kebanyakan.

Selanjutnya, jika mafia beras ini sungguh-sungguh mensejahterakan petani mereka tidak seharusnya menggunakan beras/gabah yang telah disubsidi oleh negara. Kenapa tidak menanam beras sendiri saja dengan menggunakan benih dan pupuk non-subsidi? Toh petani juga yang akan melakukannya.

Jika mereka memberikan imbal balik di atas harga pasar yang berlaku kepada petani maka akal sehat kita tidak akan susah untuk menerima bahwa mafia beras ini benar-benar tulus mensejahterakan petani.

Setidaknya jika harga jual beras tersebut mencapai Rp21.000-26.000/kg, maka petani berhak menikmati keuntungan Rp10.000 ke atas. Keuntungan petani yang cuma seribu dua ribu perak tidak bisa diklaim sebagai langkah mensejahterakan petani.

Cacat pikir semacam ini menempatkan kita pada posisi biner antara kesejahteraan petani vs subsidi negara. Sedangkan pada kenyataannya benih dan subsidi dari pemerintah ditujukan untuk menurunkan biaya produksi petani dan menstabilisasi harga sehingga daya beli konsumen terjaga. Logika biner ini sangat menyesatkan karena seakan-akan menuntut kesejahteraan petani dengan mengorbankan daya beli konsumen.

Bahkan lebih jauh, membeli harga diatas harga normal ini berpotensi mematikan pelaku bisnis yang lain karena tidak dapat bersaing akibat modal yang pas-pasan. Prinsip dasarnya adalah tata niaga beras yang baik harus menguntungkan semua pihak baik itu petani, pedagang dan pembeli. Tidak baik berlindung dibalik jargon kesejahteraan petani sementara disparitas harga tinggi (300-370%) yang hanya dinikmati segelintir orang saja.

Dan hal yang paling lucu adalah juru bicara ini menutup ocehannya dengan menggunakan “logika gorengan” untuk mengaitkankan subsidi dan harga jual yang tidak diatur oleh undang-undang. Bagi saya ini sangat tidak relevan sama sekali bertentangan dengan nalar.

Memangnya sejak kapan mayoritas masyarakat Indonesia makan gorengan sepiring 3x sehari?. Atau mungkin anda telah melakukan penelitian yang panjang dan mendalam sehingga berkesimpulan bahwa ternyata 20% dari pendapatan masyarakat Indonesia habis untuk membeli gorengan?

Jika harga gorengan naik 500 perak maka sekian persen jumlah penduduk miskin akan jatuh kedalam jurang kemiskinan? Andai hal tersebut benar-benar terjadi maka wajar saja anda berkelakar bahwa penjual gorengan yang menjual di atas HPP boleh ditangkap karena merugikan negara.

Analogi ini sangat tidak tepat karena dalam konteks ini yang disubsidi bukanlah gorengannya tetapi LPG 3 kilogramnya. Anda mungkin jarang menonton berita sehingga tidak memperhatikan bahwa banyak restoran mewah yang digrebek karena menggunakan LPG 3 kilogram.

Pemiliknya akan dituntut dan dijebloskan ke penjara karena menyalahgunakan subsidi Negara yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Semoga Anda paham.

Akhir kata, kasus ini sudah dilimpahkan ke pihak yang berwenang. Sekiranya Anda benar-benar berkomitmen untuk mendukung pemberantasan mafia pangan maka biarkanlah penegak hukum bekerja.

Karena sebaik-baiknya mafia beras adalah mafia yang dihukum, dan sebaik-baiknya juru bicara mafia beras adalah juru bicara yang insyaf dan kembali ke jalan yang benar.



Berita Lainnya

Soal Reaktifasi Koopssusgab Indonesia

07/06/2018 11:35 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat


BOLA