Friday, 22 Jun 2018
Temukan Kami di :
News

Hadirkan Miryam ke DPR, Pansus Angket KPK Minta Bantuan Polri

Di situ dinyatakan secara tegas bahwa WNI atau WNA yang dipanggil panitia angket wajib memenuhi panggilan

Aisyah Isyana - 17/06/2017 22:31

Beritacenter.COM - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK mengaku tidak mempersoalkan jika saat ini KPK menolak untuk menghadirkan mantan anggota DPR Miryam S Haryani ke DPR. Adapun hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPR yang juga anggota Pansus Hak Angket.

Sebagaimana diketahui, Miryam ditahan KPK lantaran tersangkut kasus dugaan korupsi e-KTP. Adapun pembentukan pansus sendiri bermula dari usulan hak angket prihal rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani.

Menyikapi prihal penolakan penghadiran Miryam ke DPR, Bambang menilai jika Pansus Hak Angket KPK bukanlah urusan personal tapi menjalankan konstitusi. Oleh karenanya, Pansus masih bisa melakukan pemanggilan selanjutnya, sebagaimana penegak hukum melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk dimintai keterangan.

"KPK sebagai pelaksana undang-undang (UU) menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) berlandaskan aturan dan UU. Demikian juga dengan DPR. Kalau tidak datang, ya kami kirimkan lagi surat pemanggilan kedua," kata Bambang melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 17 Juni 2017.

Bambang juga mengingatkan, bahwa seseorang yang sudah mendapat panggilan dari pansus harus memenuhi panggilan tersebut, sebagaimana tercantum dalam pasal 204 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

"Di situ dinyatakan secara tegas bahwa WNI atau WNA yang dipanggil panitia angket wajib memenuhi panggilan," kata Bambang.

Dalam kasus ini, Bambang mengatakan bahwa Pansus bisa meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa Miryam. Pasalnya, pansus bisa saja meminta bantuan Polri jika selama tiga kali pemanggilan, KPK masih tidak mengijinkan Miryam memenuhi panggilan.

"Kalaupun nanti terjadi pemanggilan paksa oleh kepolisian untuk dihadirkan pada sidang pansus hak angket, itu bukanlah keinginan Pansus DPR ataupun Polri. Tapi, perintah UU," kata Bambang.

Adapun hal tersebut di wacanakan usai sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa KPK tidak akan mengizinkan Miryam memenuhi panggilan Pansus Angket KPK.

"Enggak-enggak, jawabannya tadi sudah disiapkan," kata Agus, saat ditemui di acara pertemuan koordinasi PPATK dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak pelapor profesi, di kantor PPATK Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.



Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA