Sunday, 22 Apr 2018
Temukan Kami di :
News

Korupsi Alkes, Jaksa Tuntut Ratu Atut 8 Tahun Penjara

Adi Mulyadi - 16/06/2017 14:33 Ratu Atut Chosiyah

FOKUS : Tipikor

Beritacenter.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuntut mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah 8 tahun ditambah denda Rp 250 juta dengan subsidier 6 bulan kurungan penjara karena dinilai terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Rujukan Provinsi Banten.

Selainitu, Atut juga dituntut karena telah memeras anak buahnya hingga Rp 500 juta untuk biaya pelaksanaan istigasah (pengajian).

"Memutuskan terdakwa Ratu Atut Chosiyah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif pertama. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan," kata ketua jaksa penuntut KPK Budi Nugraha, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif pertama, yaitu pasal 3 dan pasal 12 huruf e jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain penjara, Atut juga dituntut membayar uang pengganti Rp 3,895 miliar, namun uang itu sudah dikembalikan ke KPK saat tahap penyidikan. Hal tersebut lah yang menjadi pertimbangan jaksa dalam memberikan tuntutan.

"Hal yang meringankan, terdakwa sopan selama proses persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan telah kembalikan uang negara senilai Rp 3,859 miliar," katanya.

Seperti diketahui, Ratu Atut didakwakan telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap APBD 2012 dan ABPD-P 2012 atas pengadaan alat kesehatan. Bersama Tubagus Chaeri Wardhana, sang adik, Atut menempatkan orang orang terdekatnya untuk menjabat di Pemprov Banten agar pembahasan anggaran bisa lebih fleksibel. Kongkalikong tersebut juga diperuntukkan untuk menentukan pemenang lelang atas pengadaan alat kesehatan tersebut.

Anak buahnya di lingkungan Pemprov Banten pun harus menandatangani nota loyalitas kepadanya dan menuruti semua perintahnya. Tindakan ini pun menjadi fakta persidangan dan menjadi pertimbangan jaksa sesuai dengan dakwaan yakni melakukan pemerasan.



Berita Lainnya

Polisi Tetapkan Bos PT CAG Jadi Buronan

20/04/2018 19:08 - Anas Baidowi
Kemukakan Pendapat