Sunday, 22 Apr 2018
Temukan Kami di :
Opini

KPK Perlu "Penguatan" dan Bekerja Sesuai Tugasnya

Hal tersebut langsung didukung oleh Presiden RI saat ini yait Joko Widodo. Sebagaimana telah dikutip secara langsung saat Presiden sedang ada kegiatan di luar istana.

Sari Intan Putri - 16/06/2017 11:43

Beritacenter.com. Melihat posisi KPK saat ini, sepertinya harus banyak perubahan di kubu KPK. Masalahnya bisa menjadi semakin rumit apabila tidak segera diperbaiki atau lebih tepatnya diperkuat. Ya, diperkuat dalam hal kinerjanya sebagai Lembaga Penegak Hukum dalam hal ini berfokus pada pidan korupsi.

Hal tersebut langsung didukung oleh Presiden RI saat ini yait Joko Widodo. Sebagaimana telah dikutip secara langsung saat Presiden sedang ada kegiatan di luar istana.

"Saya tidak mau komentari masalah angket karena itu internal DPR," ujar Jokowi di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur.

Namun Jokowi menegaskan, pemerintah selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi. "Namun perlu saya sampaikan pemerintah selalu mendukung upaya untuk menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi oleh KPK," ujar Jokowi.

Selain dari Presiden, Prof Romli Atmasasmita juga memberikan saran serta usulan.

1. Perubahan UU KPK Tahun 2002
2. Perubahan UU RI nomor 31 tahun 1999 yang diubah UU RI nomor 20 tahun 2001 sesuai dengan United Convention Against Corruption 2003 termasuk memasukkan bab tersendiri tentang hukum acara peradilan tipikor- khusus wewenang penyelidikan, penyidkkan dan pembuktian

Di dalam perubahan kedua UU tersebut di atas, perlu disesuaikan dengan:

1. UU RI nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan
3. Putusan MK RI sepanjang terkait UU KPK dan dan UU Tipikor
4. Perma RI nomor 1 tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain
5. Perma RI nomor 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi
6. Perma RI nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang
7. Surat Edaran MA RI nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan rumusan hukum kamar pidana.
8. Perma RI nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh subjek hukum korporasi

Diharapkan setelah penguatan di dalam kubu KPK, kinerja serta peran KPK sebagai Lembaga Penegak Hukum bisa berjalan baik. Dan sekali lagi KPK hanya bertugas sesuai dengan pekerjaannya, bukan bekerja di luar pekerjaannya tersebut.



Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat