Friday, 28 Jan 2022
Temukan Kami di :
Opini

Sepak Terjang Novel Baswedan Ungkap Korupsi Pengadaan e-KTP

Aisyah Isyana - 12/04/2017 13:40

Beritacenter.COM - Kasus korupsi megaproyek e-KTP sudah memasuki sidang kedelapan dan sudah digelar di PN Tipikor pada Senin, 10 April 2017 kemarin. Dalam sidang itu, Jaksa KPK menggali proses pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun dengan total anggaran mencapai Rp5,9 triliun.

Adapun pengungkapan kasus korupsi ini tak lepas dari peran penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Dimana dalam kasus itu Novel merupakan penyidik yang memeriksa anggota DPR Fraksi Hanura Miryam S Haryani.

Namun, dalam persidangan Miryam mengaku telah diancam penyidik KPK saat diperiksa untuk memberikan keterangan terkait e-KTP sehingga menandatangani BAP. Meski begitu, pernyataan Miryam dibantah oleh Novel, yang mengungkapkan jika Miryam lah yang mendapat tekanan dari sejumlah anggota DPR.

"Beliau disuruh oleh pihak yang dikatakan adalah anggota Komisi III DPR untuk tidak mengakui fakta menerima dan membagi-bagi uang. Yang bersangkutan dikatakan kalau sampai mengaku, nanti dijebloskan," ujar Novel Baswedan di hadapan Majelis Hakim, Kamis 30 Maret 2017.

Dalam persidangan itu, Novel meminta mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani agar dapat mengembalikan uang dari korupsi pengadaan e-KTP. Novel meyampaikan permintaan itu lantaran Miryam sempat mengakui menerima uang.

"Saya beritahu terkait uang yang diterima, untuk semakin memperjelas sikap kooperatif dan kewajiban sebaiknya dikembalikan," ujar Novel saat bersaksi dalam persidangan perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017.

Saat melakukan pemeriksaan terkahir terhadap Miryam, pada 24 Januari 2017 lalu, Novel meminta yang bersangkutan mengembalikan uang hasil korupsi pengadaan e-KTP. Novel menilai bahwa Miryam saat itu enggan mengembalikan karena mendapat ancaman dari rekan anggota DPR lainnya.

"Yang bersangkutan (Miryam) bilang 'kalau dikembalikan habis saya sama kawan-kawan saya di DPR'," kata Novel menirukan pernyataan Miryam.

Adapun orang yang diduga mengancam Miryam untuk tidak mengakui fakta dari penyelewengan dana proyek e-KTP, dikatakan Novel terdapat enam orang. "Ada enam, pertama Bambang Soesatyo, Aziz Syamsudin, Desmond J Mahesa, Masinton Pasaribu, Syarifudin Suding. Satu lagi saya lupa namanya," kata Novel.

Meski begitu, pernyataan Novel dibantah oleh Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo yang mangatakan bahwa dirinya tidak pernah menekan Miryam S Haryani untuk tidak mengakui penerimaan dan bagi-bagi uang proyek e-KTP.

"Saya minta buka siapa sumber? Kredibel enggak? Kapan saya berkomunikasi atau bertemu? Bagaimana cara saya menekannya. Jelas, ada upaya pembunuhan karakter pada diri saya," kata Bambang Soesatyo seperti dilansir Liputan6, Kamis 30 April 2017.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu bahkan mengaku sempat ragu dengan peryataan Miryam diancam dan ditekan oleh penyidik KPK saat pemeriksaan, karena semua termonitor oleh kamera.

"Kok sekarang malah saya yang diisukan. Menekan Miryam? Saya akan perkarakan. Sangat tendensius dan cenderung fitnah," ucap politikus Partai Golkar tersebut.

Selai itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu juga menyatakan bahwa dirinya belum pernah bertemu Miryam meski sesama anggota dewan di Senayan, khusus untuk membahas kasus e-KTP.

"Bahwa saya belum pernah ketemu Miryam membicarakan khusus kasus e-KTP. Meskipun sama-sama anggota DPR, namun saya sangat jarang sekali ketemu Bu Miryam. Karena kami berada dalam komisi dan fraksi yang berbeda," kata Masinton kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis 30 Maret 2017.

Masinton menerangkan, pengakuan Miryam tersebut tidak benar. Politikus PDIP ini mengaku telah menanyakan kepada Ketua Komisi III Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa, yang juga namanya disebut Novel Baswedan dalam pengakuan Miryam.

Anggota Komisi III DPR Aziz Syamsuddin juga membantah pernyataan Miryam, yang menyebut dia menekan Miryam agar tidak mengaku membagi-bagikan uang proyek tersebut.

Aziz mengaku tidak pernah berbicara dengan Miryam soal e-KTP. Terlebih, ia menambahkan, keduanya tidak pernah berada dalam satu komisi di DPR.

"Tidak benar, kita tidak pernah satu komisi sama Ibu Miryam, kita juga kaget Ibu Miryam menyatakan hal seperti itu. Saya juga bercerita sama Pak Masinton memang kita pernah ngobrol, saya bilang saya enggak pernah ketemu sama Ibu Miryam dan tidak pernah bicara," kata Aziz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 30 Maret 2017.

Menurut Aziz, pernyataan Miryam itu harus dibuktikan kebenarannya di hadapan majelis hakim di persidangan.

Sarifuddin Sudding mengaku tidak mengerti dengan tuduhan menekan Miryam dalam kasus e-KTP tersebut. Dia mengatakan, tudingan penyidik KPK Novel Baswedan membingungkan.

"Saya sendiri juga tidak mengerti. Kapan dan di mana saya dekatnya saya sendiri enggak mengerti. Saya betul-betul bingung dan enggak ngerti saya," kata Sudding kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis 30 Maret 2017.

Menurut dia, meski satu fraksi, dia tidak pernah membicarakan soal e-KTP dengan Miryam. Terlebih, dia dan Miryam beda komisi.

Tiga penyidik KPK hadir di PN Tipikor untuk dikonfrontasi dengan mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani. Di hadapan majelis hakim, Novel membeberkan perihal bancakan proyek yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

"Untuk pembagian (uang) kepada anggota dikompulir (dikumpulkan) oleh Kapoksi. Seingat saya tidak satu per satu," ujar Novel, Kamis 30 Maret 2017.

Dia menjelaskan, sejumlah uang korupsi e-KTP tersebut dibedakan nominalnya. ‎Menurut Novel, uang tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni untuk anggota dan kapoksi.

‎"Sudah ditaruh di amplop, mana yang untuk anggota, mana untuk kapoksi," kata Novel.

Mengenai Novel, pengacara terdakwa korupsi e-KTP Sugiharto, Susilo Aribowo menyatakan, dia merupakan penyidik profesional yang sudah mengungkap kasus-kasus besar korupsi di Tanah Air.

"Penyidik-penyidik yang disampaikan oleh Bu Yani (Miryam) adalah penyidik handal, penyidik senior yang kita tahu semua. Dan beliau-beliau itulah yang banyak menguak kasus-kasus besar di Republik ini," kata Susilo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin 27 April 2017.



Berita Lainnya

Membangun Harga Diri

27/01/2022 21:30 - Indah Pratiwi

Sesat Pikir Pembenci "Nusantara"

26/01/2022 19:05 - Indah Pratiwi

Indonesia Pemain Kunci Nikel Dunia

26/01/2022 00:30 - Indah Pratiwi

Jokowi Sang Eksekutor

25/01/2022 19:10 - Indah Pratiwi

Bahaya Beragama Tanpa Akhlak

22/01/2022 13:40 - Indah Pratiwi

Bijak Bermedia Sosial

21/01/2022 15:05 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat


BOLA