Friday, 03 Apr 2020
Temukan Kami di :
Peristiwa

Tuntut Keadilan, SPSI Jabar Geruduk Gedung DPRD

Adi Mulyadi - 16/11/2016 00:26 Ribuan massa buruh longmarch menuju gedung DPRD Provinsi Jawa Barat

FOKUS : Demo

Beritacenter.COM - Lebih dari seribu massa buruh dari empat elemen Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat, menyerbu kantor DPRD Provinsi Jabar, Selasa (15/11/2016). Kedatangan ribuan buruh tersebut tak lain untuk menuntut agar pemerintah mencabut PP 78/2015 tentang pengupahan yang menjadi acuan penetapan upah minimum kabupaten/kota yang dianggap merugikan kaum buruh.

Aksi tersebut merupakan bentuk pernyataan sikap para buruh atas ketidak adilan pemerintah dalam hal kesejahteraan kaum pekerja dan seluruh rakyat. Massa aksi menilai, Indonesia sebagai bangsa yang menganut paham negara kesejahteraan, hukum dan demokrasi, sejatinya belum mampu mensejahterakan dan melindungi kaum buruh dan seluruh rakyat, justru peran dan tanggungjawab negara semakin kecil. Sebagai bukti, saat ini eksploitasi sumberdaya alam dan pasar bebas terus dibiarkan berkembang pesat di negeri ini.

"Mestinya hubungan hubungan industrial dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi nasional negara, baik di tingkat regional maupun nasional," ujar salah satu orator perwakilan buruh saat menyampaikan orasinya.

Menurutnya, kaum pekerja/buruh memiliki posisi dan peran penting serta strategis sebagai pelaku aktif pembangunan ekonomi nasional, khususnya sebagai tulang punggung dan 'motor' penggerak peningkatan ekonomi nasional negara. "Kita di sini bukan sebagai alat politik yang dicari dan dibutuhkan saat kampanye dan pemilihan umum yang lantas dibuang setelah terpilih," tegasnya.

Ia menambahkan, dengan adanya PP 78/2015, pemerintah sepertinya turut mengebiri hak-hak kaum pekerja yang posisinya lemah. Peraturan tersebut, lanjutnya, bertentangan dengan semangat undang-undang di atasnya dan cacat sejak kelahirannya, karena saat pembuatan, pemerintah mengabaikan pasal 96 UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan membuatnya secara sepihak tanpa melibatkan buruh yang duduk di lembaga triparit nasional.

"Ini tidak adil, tidak demokratis, inkostitusional dan jelas mengebiri peran dan fungsi serikat buruh untuk memperjuangkan, membela, melindungi hak dan kepentingan pekerja sesuai amanah UU," tuntasnya.

Adapun keempat elemen yang tergabung dalam aksi tersebut, yakni, Forum Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Pangan (FSP TSK), FSP LEM, FSP KEP, dan RTMM SPSI Jabar. Dalam aksi kali ini, sedikitnya meyuarakan lima tuntutan kepada Gubernur Jawa Barat dan tiga tuntutan lainnya kepada DPRD Provinsi Jabar. Tuntutan-tuntutan tersebut antara lain:

Kepada Gubernur

1. Batalkan UMP 2017.
2. Tetapkan Upah Minimum 2017 berdasarkan UUK No 13/2003 dan tolak penetapan upah mengacu PP 78/2015.
3. Gubernur wajib menetapkan UMSK 2017 di setiap kabupaten/kota se-Jawa Barat, sesuai rekomendasi bupati/walikota masing-masing.
4. Gubernur tidak menetapkan Upah Minimum Padat Karya.
5. Gubernur Tidak Menetapkan Upah Minimum Rumah Sakit di Bawah UMK.

Kepada DPRD Provinsi Jabar

1. DPRD harus membuat rekomendasi kepada Gubernur Jabar terkait tuntutan upah minimum.
2. DPRD harus membuat rekomendasi pencabutan PP 78/2015 kepada DPR RI dan Presiden RI yang disampaikan bersama SP/SB se-Jabar.
3. DPRD Harus membentuk Pansus Upah 2017 untuk menjalankan peran dan fungsi pengawasan terhadap eksekutif/pemerintah Jabar dalam proses penetapan upah minimum.



Berita Lainnya

Gunung Merapi Kembali Meletus

02/04/2020 18:37 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat


BOLA