Tuesday, 16 Jul 2019
Temukan Kami di :
Samarinda

Divonis 14 Bulan Penjara, Wakil Ketua DPRD Kaltim Bakal Dicopot

Aisyah Isyana - 30/09/2016 09:34

Beritacenter.COM, Samarinda - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Dody Rondunuwu, telah dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan korupsi berjamaah di DPRD Bontang periode 2000–2004. Pencopotan jabatan politikus PDI Perjuangan itu pun tinggal menunggu waktu.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim Ali Hamdi menilai, status hukum Dody sekarang telah cukup sebagai dasar mencopot dia dari unsur pimpinan dewan. Pencopotan tersebut Tidak perlu lagi menunggu surat penjelasan dari PN Bontang.

“Tapi, sebagai anggota belum diberhentikan permanen. Cuma nonaktif,” terang Ali Hamdi, kemarin (29/9). Hal itu, menurutnya, karena yang bersangkutan menempuh upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tipikor.

Sepanjang putusan belum mengikat, yang bersangkutan hanya diberhentikan sementara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 146 ayat 1 (b) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan itu berbunyi, “Anggota DPRD diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus”.

Bila vonis bersalah itu sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, barulah legislator daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau itu diberhentikan dan dilakukan Pergantian Antarwaktu (PAW).

Diakuinya, BK yang beranggotakan empat orang belum menggelar rapat. Di samping Ali Hamdi, BK beranggotakan Jafar Hanura (Fraksi Demokrat), Veridiana Huraq Wang (F-PDI Perjuangan), dan Sutrisno Thoha (F-Gerindra).

Meski demikian, dia telah meminta staf BK untuk membuat telaahan. Setelah itu, rapat langsung diagendakan. “Ini teman-teman belum di Samarinda. Malam ini (tadi malam, Red) kan masih ada yang menghadiri penutupan PON. Insya Allah, Senin,” kata politikus PKS itu.

Ia memastikan BK segera mengambil tindakan terhadap kasus itu. Sebab, menyangkut citra lembaga legislatif. “Kami komit. Putusan pengadilan sudah jelas. Biar muruah DPRD juga berjalan baik,” sebutnya.

BK terang dia, sebatas merapatkan dan memberi surat rekomendasi kepada ketua dewan. Selanjutnya, pimpinan bersurat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Kaltim perihal pemberhentian sebagai wakil ketua dan nonaktif sebagai anggota dewan.

“Paling seminggu setelah BK bersurat ke ketua bisa langsung diproses ke Mendagri,” sambungnya.

Sekretaris DPRD Kaltim Achmadi mengatakan, akan segera meminta arahan ketua dewan. Tapi, dengan statusnya sekarang, sudah pasti diusulkan untuk diberhentikan sementara. Mengenai hak keuangan, secara otomatis ketika surat keputusan Mendagri terbit, Dody hanya menerima gaji pokok, tanpa tunjangan.

Itu merujuk Pasal 146 ayat 4 UU 23/2014. “Itu saja hak yang boleh diterima,” kata Achmadi.

Bendahara DPD PDI Perjuangan Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, berhubung Dody merupakan ketua partai, pihaknya menunggu arahan dewan pimpinan pusat (DPP). Sampai sekarang belum ada rencana membawa persoalan itu di internal. Lagi pula, kader berlambang moncong putih tak ada yang bereaksi berlebihan.

“Sampai hari ini masih ketua. Beliau (Dody) masih menempuh upaya banding. Kami menghormati proses itu,” kata Samsun. Anggota Komisi III DPRD Kaltim itu juga meminta pihak lain menghormati proses hukum tersebut. Partai pemilik 10 kursi di parlemen Kaltim itu juga akan menghormati semua mekanisme di dewan yang berjalan.



Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat


BOLA