Sunday, 18 Feb 2018
Temukan Kami di :
Nasional

DPR Muluskan Jalan Tito Karnavian Menuju Kapolri Baru

Aisyah Isyana - 23/06/2016 18:36

Beritacenter.COM, Jakarta - Penunjukan Presiden Joko Widodo terhadap Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun akhirnya disetujui oleh Komisi III DPR.

Jalan Tito Kanavian untuk menduduki kursi kursi Tribrata I  pun kian mulus usai Komisi III DPR setuju pada pencalonan yang ditunjuk Presiden Jokowi tersebut. Alhasil, Tito pun mengucap sukur karena uji kepatutan dan kelayakan terhadap dirinya berjalan baik dan mulus.

Baca Juga : DPR : Masyarakat Berharap Banyak Pada Kinerja Tito Karnavian 

"Alhamdulillah kepada Tuhan yang maha kuasa, ini hari yang sangat penting. Rangkaian fit and proper test cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Visi misi juga sudah saya sampaikan juga," kata Tito usai uji kepatutan dan kelayakan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2016.

Ketua Komisi III Bambang Soesatyo mengatakan, kita sudah mendengar dukungan 10 Fraksi, namun saya ingin mengulangi kembali bahwa Presiden meminta persetujuan pengangkatan Komjen Tito dan juga meminta persetujuan pemberhentian Jenderal Badrodin Haiti.

Selanjutnya, usai mendengarkan pandangan masing-masing fraksi, Komisi III pun sepakat untuk mengusulkan Komjen Pol Tito Karnavian di rapat Paripurna 27 Juni mendatang.

"Maka berdasarkan pandangan dan catatan-catatan akhirnya seluruh anggota Komisi III secara mufakat menyetujui pemberhetian dengan hormat Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan menyetujui pengangkatan Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri yang akan dibawa ke paripurna 27 Juni mendatang," tegas Bambang.

Sebelum diloloskan sebagai Kapolri oleh DPR, setidaknya ada sekira 74 pertanyaan untuk mantan Kadensus 88 itu saat menjalani fit and proper test di DPR.

Pertanyaan tersebut seputar mengenai konsepsi calon Kapolri terhadap reformasi internal kepolisian, profesionalisme SDM Polri dalam mengusut kasus-kasus pidana yang efektif dan tidak melanggar HAM, optimalisasi citra Polri yang pernah dianggap sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang korup.

Serta berbagai pertanyaan lainnya yang telah disiapkan oleh masing-masing anggota Komisi III DPR RI. Baca Juga : Buwas : Pak Tito Jadi Kapolri, BNN Semakin Kuat Dalam Pemberantasan Narkotika

Adapun pelaksanaan uji kelayakan terhadap calon Kapolri adalah tahapan yang diselenggarakan oleh DPR melalui Komisi III sebelum DPR memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden RI yang diatur dalam Pasal 11, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 



Berita Lainnya

Dituding OTT Pesanan, KPK: Itu Tak Penting

16/02/2018 20:12 - Anas Baidowi
Kemukakan Pendapat