Friday, 23 Feb 2018
Temukan Kami di :
Opini

Ahli Hukum : OTT KPK Terhadap Marianus Sae Menyesatkan, Penetapan Tersangka Juga Cacat Prosedural

Aisyah Isyana - 14/02/2018 23:03

Beritacenter.COM - Komisi Pembertantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Ngada, Marianus Sae, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan disebuah Hotel di Surabaya, Minggu, 11 Februari 2018.

Dalam penangkapan itu, diamankan pula beberapa orang, yakni Ambrosius Tirta Shanti (tim penguji psikotes bakal calon Gubernur NTT), Dionesis Kila (Ajudan Marianus Sae) yang diamankan di Kupang, serta Wilhelmus Iwan Ulumbu (Dirut PT. Sinar 99 Permai) dan Petrus Pedulewari (Pegawai BNI) yang diamankan di Bojawa.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, penangkapan dilakukan terkait dugaan suap yang dilakukan Wilhelmus Iwan Ulumbu yang memberikan uang sebesar 4,1 Miliyar rupiah kepada Bupati Ngada yang juga calon Gubernur NTT Marianus Sae.

Selain itu, suap ini juga diduga terkait dengan sejumlah proyek di Pemkab Ngada untuk 2018, yang disebut senilai Rp54 miliar. Marianus diduga menjanjikan proyek-proyek tersebut dapat digarap Wilhelmus.

Wilhelmus diketahui merupakan salah satu kontraktor di Kabupaten Ngada yang kerap mendapatkan proyek di Kabupaten Ngada sejak 2011.

Setelah melakukan penangkapan dan pemeriksaan, KPK meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan Marianus dan Wilhelmus sebagai tersangka, Senin, 12 Februari 2018.

Ahli Hukum Indonesia yang juga berprofesi sebagai pengacara, Kapitra Ampera, menilai terdapatnya abuse of power yang dilakukan KPK dalam kasus tersebut. Menurutnya penyidik KPK telah mengabaikan aturan hukum dalam melakukan penangkapan dan penetapan tersangka Marianus Sae.

Kapitra menyebutkan, penangkapan yang dilakukan penyidik KPK merupakan Operasi Tangkap Tangan yang menyesatkan masyarakat (disinformation). Pasalnya, KPK seakan-akan dalam OTT tersebut benar-benar telah menemukan bukti Marianus Sae menerima uang sejumlah 4,1 Miliyar rupiah dari Wilhelmus Iwan Ulumbu.

Kapitra merinci ketentuan pasal 1 angka 19 KUHAP, telah diatur 4 keadaan seseorang dapat disebut tertangkap tangan yaitu:

1. tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana;
2. tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; dan
4. apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

"Pasal 1 butir 19 KUHAP tersebut mensyaratkan ketentuan waktu yang “sesaat/tidak lama” setelah tindak pidana yang tertangkap tangan tersebut dilakukan oleh pelakunya. Sehingga karakteristik ketentuan Tertangkap Tangan sangat jelas apabila dilihat dari waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) dan diketahuinya tindak pidana tersebut dilakukan, yaitu saat atau segera sesudah, atau sesaat kemudian yang artinya perbuatan pidana tersebut sedang atau baru saja terjadi," jelasnya.

Kapitra juga menyebutkan bahwa penangkapan terhadap Marianus Sae tidak memenuhi 4 unsur yang disebutkan, dan tidak ditemukan adanya bukti bahwa si tertangkap sedang atau baru saja menerima suap.

"Secara hukum selain kondisi-kondisi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP yang harus dipenuhi, masih ada syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam hal tertangkap tangan, yaitu adanya barang bukti pada saat penangkapan tersebut terjadi," jelas Kapitra.

Adapun pihak KPK menyebutkan rincian dari sejumlah uang yang “diduga” diterima oleh Marianus Sae sebagai bukti dalam penyidikan perkara tersebut, bukanlah bukti yang diperoleh pada saat penangkapan, yaitu:

1. Sebesar Rp. 1.5 Miliyar secara tunai diterima di Jakarta pada November 2017
2. Sebesar Rp. 2 Miliyar secara transfer pada Desember 2017
3. Sebesar Rp. 400.000.000,- secara tunai di Rumah Dinas Bupati Ngada pada tanggal 16 Januari 2018, dan
4. Sebesar Rp. 200.000.000,- secara tunai di Rumah Dinas Bupati Ngada pada tanggal 6 Februari 2018.

Dalam kasus ini, penangkapan yang dilakukan KPK dalam OTT tersebut telah terbukti melanggar norma-norma yang diatur dalam KUHAP. Perincian yang disebutkan diatas membuktikan bahwa dugaan penerimaan uang yang disebutkan tidaklah terjadi pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan, sehingga perlu dilakukan serangkaian tindakan penyidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup atas dugaan suatu tindak pidana sebelum dilakukannya upaya paksa terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Kapitra menjelaskan, disisi lain juga melakukan perbuatan melawan hukum (attact to justice) dengan menetapkan tersangka kepada Marianus Sae sebelum dilakukannya tahapan penyidikan.

"Setelah dilakukan penangkapan terhadapnya, pada tanggal 12 Februari 2018, 1 hari setelah penangkapan, diterbitkan Surat perintah Penyidikan dan langsung menetapkan Marianus Sae sebagai tersangka," jelasnya.

Menurutnya, penetapan tersangka tersebut dinilai cacat prosedural karena tidak melalui penyidikan yang sah, penyidik bahkan belum melakukan proses penyidikan.

"Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP yang secara tegas mengatur proses penyidikan dengan tujuan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti haruslah lebih terang dari pada cahaya (In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores),"

Kapitra menjabarkan, tentang kesewenangan KPK dalam menetapkan tersangka yang dilakukan bersamaan dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan tersebut telah pernah diuji di dalam lembaga Pra Peradilan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 97/Pra.Pid/2017/PN.Jak.Sel, yang dalam pertimbangan hukumnya Hakim menyebutkan:

“ Bahwa Proses penetapan Tersangka disamping telah didapat 2 (dua) alat bukti yang sah juga harus ada terlebih dahulu ada calon Tersangka dan telah dalam tahap proses akhir penyidikan bukan dalam tahap awal proses penyidikan,”

Disamping itu, ahli hukum Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M juga memberikan pendapatnya tentang Penetapan tersangka, yaitu: “ Bahwa penetapan Tersangka dapat dilakukan pada tahap penyidikan, karena harus adanya prosedur-prosedur dan proses yang harus dilalui, adanya terlebih dahulu prosedur penyelidikan, kemudian bilamana telah ada 2 (dua) alat bukti ditingkatkan ke penyidikan khusus penyidik KPK harus melaporkan kepada Pimpinannya hasil lidiknya kemudian menentukan tersangkanya”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, memberikan pertimbangan hukum yaitu: “ Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan tersangka disamping minimum alat bukti tersebut diatas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seserang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik”

Kapitra menambahkan, dari analisi hukum itu sudah jelas bahwa undang-undang memerintahkan wajib dilakukan pengumpulan bukti-bukti serta pemeriksaan calon tersangka sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

"Dalam hal ini terbukti terdapat perbuatan willekeurige daden yang dilakukan secara berlanjut oleh KPK, menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa melakukan proses penyidikan dan mendistorsi pemikiran masyarakat seakan-akan telah memiliki bukti dalam suatu operasi tangkap tangan,"

"Penyidik telah mengabaikan prosedur yang diatur dalam undang-undang serta melakukan kebohongan kepada publik (leugen voor het publiek). Contemp of justice ini merupakan suatu kejahatan negara (state crime in state policy) yang dilakukan pemegang kekuasaan dengan reputasi menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum," jelasnya.

Kapitra mengatakan, didapat beberapa kesimpulan terkait permasalahan hukum yang tejadi dalam prosedur penetapan tersangka dan upaya paksa yang dilakukan terhadap Marianus sae, antara lain:

1. Bahwa, dalam penangkapan yang dilakukan terhadap Marianus Sae, tidak ditemukan adanya bukti bahwa ia sedang ataupun baru saja melakukan tindak pidana, oleh karenanya Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan tidaklah terbukti secara hukum;

2. Bahwa, oleh karena tidak terbuktinya perbuatan pidana yang “Tertangkap Tangan” maka penangkapan dan penyitaan sebagai bentuk upaya paksa yang dilakukan terhadap Marianus Sae menjadi tidak sah dan tidak berdasar hukum.

3. Bahwa, Penetapan Tersangka terhadap Marianus Sae adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, karena tidak melalui prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;

 




Berita Lainnya

Menolak Isu 'HOAX' Yang Ditudingkan Pada BIN

22/02/2018 10:20 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat