Monday, 26 Feb 2018
Temukan Kami di :
Politik

Kunci Stop Politik Identitas, Pendidikan Politik dan Kesejahteraan

Bunga Putri - 13/02/2018 16:33

Beritacenter.COM - Direktur Pusat Studi Arab dan Timur Tengah, Mulawarman Hanase menilai polemik di ranah pemilihan umum pasti akan terjadi, dan salah satunya adalah masuknya narasi Politik Identitas.


Bagi Mulawarman, politik identitas ini bisa berbahaya ketika tidak dikelola dengan baik, yakni untuk kepentingan mendegradasi lawan untuk memenangkan kubunya.


"Politik identitas akan selalu muncul dalam setiap kontestasi demokrasi, bahayanya ketika politik identitas itu menjadi agenda politik SARA," kata Mulawarman ketika ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2018).


"Semua orang kan punya background agama, suku, etnis dan berbagai organisasi dan sebagainya, itu tidak masalah. Tapi ketika ini dipakai untuk menyerang kelompok lain atau kandidat lain misalnya jangan pilih si itu karena agamanya ini, itu yang enggak boleh," tambahnya.


Bagi Mulawarman, berpolitik adalah agenda untuk bertarung gagasan, ide dan konsep untuk membangun masyarakat dan wilayahnya, bukan hanya semata-mata untuk bersaing siapa yang paling beragama atau tidak.

 

Baca : Politisasi Agama Adanya Ulama Su' dan Politikus Busuk

 

"Dalam konteks demokrasi, konstitusi kita memerintahkan kita untuk melihat kualitas visi dan misi, bagaimana cara mensejahterakan rakyatnya, bagaimana reformasi birokrasi dibangun, bagaimana memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, itu yang harus dikembangkan dan menjadi tolak ukur," tuturnya.


Jadi salah satu langkah konkret dalam mengatasi dan menghadapi persoalan politisasi agama semacam itu, Mulawarman mengatakan bahwa bangsa Indonesia khususnya para pemilih untuk dicerdasan.


"Tokoh-tokoh agama, partai politik dan kepala-kepala suku untuk memberikan edukasi dan literasi politik bagi masyarakat dan jamaahnya agar tidak menjadikan SARA sebagai alat politik," tuturnya.


Pun jika masyarakat menggunakan keyakinan agama untuk pilihan politiknya, maka hal itu wajar dan boleh-boleh saja, selama konteks agama itu tidak dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik.


"Jika mereka memilih berdasarkan referensi agama dan suku itu tidak masalah, tetapi jangan kita menyerang kelompok lain atau kader lain dengan isu SARA," tegasnya.


Terakhir adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Baginya, ketika kesejahteraan masyarakat sudah dipenuhi oleh pemerintah maka potensi penggunaan isu SARA tidak akan terlalu berdampak bagi keberlangsungan iklim demokrasi di Indonesia.


"Orang miskin itu mudah diarahkan pada politik SARA. Maka kalau kesejahteraan masyarakat sudah baik, politik identitas tidak akan terlalu berdampak buruk," tegasnya.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat