Friday, 23 Feb 2018
Temukan Kami di :
News

Tolak Gugatan, MK Tegaskan KPK Bisa Jadi Objek Angket Pansus DPR

Aisyah Isyana - 10/02/2018 13:07

Beritacenter.COM - Gugatan terkait hak angket DPR terhadap KPK ditolak Mahkaman Konstitusi (MK). Adapun gugatan yang ditolak bernomor 36/PUU-XV/2017, yang diajukan Achmad Saifudin Firdaus dan kawan-kawan.

Dalam hal ini, penggugat mengajukan MK untuk menguji Pasal 79 ayat (3) Undang-undang nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Adapun pasal itu mengatur soal penggunaan hak angket oleh DPR.

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon," kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Februari 2018.

Terkait hal itu, MK dalam pertimbangannya menilai jika KPK masuk ke dalam ranah eksekutif. Oleh sebab itu, DPR dinilai berhak menggunakan hak angket terhadap KPK.

"Bahwa tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan hak angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen. Karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksana undang-undang di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," ujar hakim konstitusi Manahan Sitompul.

Hakim juga menilai DPR berhak meminta pertanggungjawaban dari KPK sebagai pelaksanaan tugas kewenangannya. Meskipun, KPK disebut sebagai lembaga independen.

"Menimbang walaupun dikatakan KPK independen dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan lain, namun DPR sebagai wakil rakyat berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK," ujarnya Manahan.

Meskipun menolak permohonan pemohon soal hak angket DPR terhadap KPK, suara para hakim MK tidak bulat. Terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari 4 hakim MK, yaitu Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Maria Farida.

Dalam sidang ini turut hadir Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Selain itu hadir juga anggota DPR Arteria Dahlan yang juga menjadi anggota Pansus Hak Angket KPK.




Berita Lainnya

Kemukakan Pendapat