Sabtu, 18 Nopember 2017 - 18:50 WIB

Pembentukan Densus Anti Korupsi (Densus AK) Perkuat Pengawasan Internal dan Kompolnas

Seperti diketahui juga bahwa anggaranpun ketersediaannya terencanakan Rp 786 miliar untuk belanja pegawai, juga belanja barang untuk operasional penyelidikan, penyidikan dan lainnya sebesar Rp 359 miliar serta Rp 1,55 triliun digunakan untuk belanja modal. Termasuk untuk membuat sistem dan kantor, serta pengadaan alat penyelidikan, surveilance, dan penyidikan.

Oleh : Sari Intan Putri | Senin, 23 Oktober 2017 | 07:40 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


Beritacenter.COM - Ramainya pemberitaan dan debat tentang niat baik Polri untuk memberantas korupsi melalui pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi (Densus AK), membuat saya merasa yakin harus membuat keterangan tertulis ini.

Polri sedang dalam proses pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi (Densus AK). Untuk mendukung kinerja Densus AK ini, beberapa waktu lalu Kapolri menyampaikan bahwa nantinya akan dibentuk dalam 6 Satgas Tipe A, 14 Satgas Tipe B, dan 13 Satgas Tipe C dengan jumlah persnel yang dibutuhkan sekira 3.560 orang.

Seperti diketahui juga bahwa anggaranpun ketersediaannya terencanakan Rp 786 miliar untuk belanja pegawai, juga belanja barang untuk operasional penyelidikan, penyidikan dan lainnya sebesar Rp 359 miliar serta Rp 1,55 triliun digunakan untuk belanja modal. Termasuk untuk membuat sistem dan kantor, serta pengadaan alat penyelidikan, surveilance, dan penyidikan.

Bahwa upaya perubahan dan modernisasi fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Polri melalui pembentukan Densus Anti Korupsi (Densus AK) ini sebuah langkah penting dan strategis karena beberapa alasan:

Pertama berdasarkan pembahasan yang berkembang serta analisa posisi dalam konteks lingkungan organisasi Polri, untuk mencapai struktur ideal dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan korupsi, struktur organisasi yang dipercaya mendekati ideal adalah dengan memadukan struktur birokrasi profesional dengan kewenangan tersentralisasi dan didukung tenaga yang profesional dan terlatih serta pembagian departemen pelaksana yang bersifat fungsional dapat menjadi jalan keluar melalui pembentukan Densus Anti Korupsi (Densus AK) Satuan kerja tersebut bersifat terpadu dan dipimpin oleh Kepala Densus dan Wakadensus sebagai unsur pimpinan serta bertanggungjawab langsung kepada Kapolri.

Kedua, struktur kewenangan dan koordinasi Densus Anti Korupsi (Densus AK) bersifat sentralistis dari tingkat pusat sampai dengan tingkat wilayah di 33 Provinsi Indonesia dengan pembagian struktur horizontal bersifat fungsional sesuai dengan tugas utama yang dibutuhkan untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan struktur Densus Anti Korupsi (Densus AK) yang tersentralisasi ini, penanggungjawab dan perumusan kebijakan serta strategi bidang pemberantasan korupsi berada dalam satu jalur sehingga diharapkan, rumusan kebijakan dan strategi lebih terfokus dan terkoordinasi; penyelarasan dengan program pemerintah bidang pemberantasan korupsi lebih mudah dilaksanakan; organisasi lebih dinamis dan responsif terhadap tren dan perubahan ancaman lingkungan strategis dalam rangka mengamankan tujuan dan kebijakan nasional; pengendalian dan pengawasan lebih mudah dan terukur; dan kerjasama dalam dan luar negeri dengan aparat penegak hukum dan stakeholder pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi lebih fokus dan terkoordinasi.

Densus Anti Korupsi (Densus AK) ini sentralisasi, jadi satker di tingkat Polda dan Polres akan secara bertahap 'dilikuidasi' dan ‘dimerger’, sehingga menepis sangkaan akan terjadi tumpang tindih antar satker dalam tubuh Polri pada pelaksanaannya. Dalam ‘masa peralihan / transisi’, Polda dan Polres tetap dapat menangani perkara dengan kendali, pelaporan dan anggaran dari Densus Anti Korupsi (Densus AK).

Bukan hanya sekedar penyelidikan dan penyidikan, pembentukan Densus Anti Korupsi (Densus AK) juga disertai penguatan fungsi utama dalam penanganan tindak pidana korupsi serta penambahan fungsi-fungsi yang sebelumnya tidak diakomodir dalam struktur organisasi saat ini yaitu: fungsi pencegahan, fungsi pengawasan serta, fungsi bantuan teknis.

Struktur ini juga diharapkan mampu meningkatkan koordinasi pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi dengan aparat penegak hukum maupun pemangku kepentingan lainnya. Melalui sentralisasi ini diharapkan independensi Kepolisian RI dalam menjalankan fungsi pemberantasan korupsi dapat tercapai.

Hal ini karena struktur yang sentralistis memungkinkan satuan kerja beroperasi dengan lebih obyektif terutama dalam menghadapi upaya intervensi dari pelaku atau pihak yang terkait dengan tindak pidana korupsi karena adanya kendali kewenangan yang linier termasuk didalamnya terkait dengan pembinaan karier, pengalokasian sumber daya yang meliputi SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana.

Sentralisasi ini juga memudahkan upaya pembangunan dan internalisasi budaya organisasi yang menekankan pada integritas dan profesionalitas sehingga dapat menjadi role model / island of integrity dalam rangka mendukung visi Polri menjadi organisasi yang berintegritas serta profesional, modern dan terpercaya (Promoter)

Polri juga mengajak Kejaksaan Agung RI untuk bersinergi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sistemnya dengan Jaksa harapannya adalah Quasi-One roof artinya secara fisik dapat bergabung dalam 1 kantor tapi kewenangan tetap berada pada UU masing-masing (contoh seperti di Perancis) tujuannya adalah koordinasi lebih intens antara JPU-Penyidik.

Model Quasi-one roof system antara penyidik dan JPU adalah secara fisik kantornya berdekatan, atau satu kantor, tapi kewenangan tetap merujuk pada UU masing-masing dan KUHAP. Termasuk merujuk pada UU KPK untuk Koordinasi dan Sprevisi (Korsup) dan pelaporan SPDP misalnya.

Harapannya proses penyelidikan – penyidikan – penuntutan bisa bersinergi sejak awal, komunikasi lebih lancar dan dapat mengurangi proses pra penuntutan (bolak balik berkas perkara). Termasuk upaya pembuktian dan asset tracing recovery / penyelamatan aset bisa lebih optimal.

Model Quasi-one roof system antara penyidik dan JPU, lebih mirip kantor Samsat. Ada Polri, Dispenda/pajak, dan Jasa Raharja, pelayanannya satu atap, kewenangannya masing-masing. Titik beratnya di pelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat diuntungkan, Polri menjadi lebih baik dan upaya pemerintah dalam menangani Korupsi juga optimal baik dalam tataran implementasi penegakkan hukum, maupun keselarasan kebijakan/program dan pengawasan.

Jika dalam pelaksanaanya masalah muncul pada penanganan kasus-kasus yang high profile atau menyangkut Politically Exposed Person (PEP), maka masih ada KPK untuk menjadi ‘wasit’ melalui kewenangan Koordinasi dan Sprevisi (Korsup) nya.

Dalam kasus-kasus lainnya diharapkan lebih optimal, karena memang sudah sinergi dari awal. Apalagi jika dengan skala gaji atau pendapatan yang setara antar Polri dan Jaksa, mudah-mudahanan potensi konflik menjadi lebih minim, dan sharing vision menjadi lebih riil

Jadi sekali lagi perlu ditegaskan bahwa Densus Anti Korupsi (Densus AK) bukan lembaga baru. Existing Tipikor jumlah personel 2994 tapi belum tersentralisasi. Penambahan personel menjadi 3506 adalah untuk penguatan fungsi pencegahan, pengawasan internal dan pengendalian serta bantuan teknis: surveillance, digital forensic dan asset tracing.

Kedepannya setelah terbentuk akan ada joint investigation dengan KPK, ada program pencegahan bersama: penyusunan modul, ada program sosialisasi bersama, ada SPDP online antara KPL-Polri-Kejaksaan. Densus Anti Korupsi (Densus AK) hanya restrukturisasi internal Polri dan penguatan fungsi koordinasi dalam rangka sinergi dengan APH dan Stakeholder bidang pemberantasan korupsi lain seperti BPK, BPKP, PPATK, OJK, BI, LKPP, LPSK,

Setahu saya, silahkan di cek kembali pada Polri, bahwa pemanfaat dana Rp. 2,6 T tersebut akan dilaksanakan secara bertahap 3 hingga 5 tahun. Sebagai pembanding, anggaran KPK dengan sekitar 1000-an personel tahun 2016 adalah 1.061 trilyun. Kalau ditambah belanja modal pembangunan gedung baru KPK ya bisa jadi mendekati atau lebih dari Rp. 2 Trilyun.

Agar kedepannya tidak menjadi Satker Polri yang “dituduh super body”, maka dipandang perlu juga pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi (Densus AK) diikuti oleh penguatan pengawasan internal dan eksternal. Penguatan internal diantaranya dengan revitalisasi Satker Itwasum, misalnya dengan menjadikan 1 pintu pengawasan, artinya jajaran Div Propam masuk kedalam Satker Itwasum, dan Itwasum pun juga langsung membawahi Itwasda dan Bid Propam.

Sedangkan Kompolnas sebagai pengawas eksternal dan pengawas fungsional perlu dioptimalkan dengan memiliki kewenangan lain selain rekomendasi, juga Kompolnas memiliki kewenangan audit dan ajudikasi dalam rangka pengawasan Polri secara umum dan Detasemen Khusus Anti Korupsi (Densus AK) secara khusus.

Andrea H Poeloengan
Anggota Kompolnas 2016 - 2020





#Berita Center #Densus Tipikor #Andrea H Poeloengan


Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






Bola - 50 menit yang lalu

Zidane Sebut Neymar Bisa Bermain Untuk Real Madrid

Beritacenter.COM - Manajer Real Madrid, Zinedine Zidane menuturkan bahwa peluang Neymar untuk berseragam El Real..
Ekonomi - 1 jam yang lalu

Anggaran APBN 2018 Pemerintah Fokus Kepada Infrastruktur

Beritacenter.com - Dalam merancang APBN tahun 2018 DPR RI melakukan fokus anggaran negara ditujukan kepada..
News - 3 jam yang lalu

Dejan Fahriz Berikan Apresiasi Keberhasilan TNI - Polri Bebaskan Sandera KKB di Papua

Beritacenter.COM - Politikus sekaligus ketua dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dejan Faridz memberikan..
Bola - 3 jam yang lalu

Berikut Jadwal Pertandingan Timnas Indonesia Hari Ini

Timnas Suriah U-23 akan menjalani pertandingan kedua hanya dalam waktu tiga hari setelah sebelumnya pada hari Kamis..
News - 4 jam yang lalu

Luar Biasa, Wabup dan KKJB Kab Mimika Apresiasi Keberhasilan TNI-Polri Evakuasi Warga

Tak hanya Wakil Bupati, Imam Parjono selaku Ketua Kerukunan Jawa Bersatu (KKJB) Kabupaten Mimika juga mengapresiasi..
News - 5 jam yang lalu

Polda Papua Sebut Polisi yang Tertembak Saat Bebaskan Sandera KKB Telah Membaik

Beritacenter.COM - Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal menyebutkan bahwa polisi yang tertembak kakinya saat..
News - 5 jam yang lalu

Keberhasilan TNI-Polri Mengevakuasi Warga Sipil Tidak Terlepas dari Peranan Penting Kapolres Mimika

Rosida (51) yang sempat dirawat tim medis menuturkan bahwa hampir semua warga non Papua yang sempat terisolasi oleh..
Kriminal - 6 jam yang lalu

Video Kekejaman OPM Tega Mengorbankan Masyarakat Sipil Demi Kepentingan Orang Lain

Beritacenter.COM - Pemeritah pusat menunjukkan kesungguhan dalam pembangunan infastruktur Papua demi membangunan..
News - 7 jam yang lalu

Telah Beredar Surat Peringatan dari TPN OPM, Berikut Isinya

Dalam surat pemberitahuan itu, kelompok yang menamai dirinya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNB)..
News - 7 jam yang lalu

Ini Alasan KKB Sandera Masyarakat Sipil di Kampung Banti dan Kimbeli

Beritacenter.COM - Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua meminta kelompok kriminal..
News - 8 jam yang lalu

TPN OPM Lakukan Persiapan Dua Tahun, Sebelum Lakukan Penyerangan Hingga Penyanderaan Ribuan Warga

Lebih lanjut Isak Onawame juga mengatakan jika TPN OPM sudah mengatur strategi mulai dari penguasaan medan atau..
News - 8 jam yang lalu

Sejumlah Aksi TPN-OPM dinilai Pelanggaran HAM Berat oleh Dunia Internasional

Komisioner HAM, Natalius Pigai akhirnya angkat bicara terkait peristiwa penyanderaan 1.300 warga Kampung Kimbely dan..
News - 8 jam yang lalu

Dandim 1602/Ende Tanamkan Wawasan Kebangsaan dari Tingkat Sekolah Dasar

Beritacenter.COM - Komandan Kodim 1602/Ende, Letkol Kav Suteja, S.H., M.Si memberikan materi wawasan Kebangsaan..
Peristiwa - 9 jam yang lalu

Luar Biasa Kepedulian Polisi Ini Bawa Nenek Tua Sebatang Kara ke Rumah Sakit

Beritacenter.com - Dalam patroli yang dilakukan oleh Kapolres Probolinggo di Dusun Krajan, Desa Talkandang, Kecamatan..
Nasional - 10 jam yang lalu

KPK dan Polri Pelototin Tersangka Setya Novanto

Beritacenter.com - Dalam penahanan selama 20 hari terhadak tersangka Ketua DPR RI Setya Novanto diberlakukan mulai 17..
Bola - 11 jam yang lalu

Timnas Indonesia Hadapi Skuad Suriah Hari Ini

Beritacenter.com - Dalam pertandingan persahabatan antara Tim Nasional Indonesia melawan Tim Nasional Suriah U-23..
News - 12 jam yang lalu

Lawan Cyber Crime dan Narkoba, Polres Mamuju Utara Sosialisasi dan Bagi Selembaran

Mamuju Utara - Kata perang mencerminkan seakan adanya sebuah kehancuran. Namun perang melawan Narkoba dan Cyber Crime..
Peristiwa - 12 jam yang lalu

Heboh! Mayat Pria Bersimbah Darah Ditemukan di Teras Rumah Warga

Beritacenter.COM - Pria bernama Hasanuddin (40) warga Kelurahan Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten..
Bola - 13 jam yang lalu

Bermain di Chinese Super League, Bomber Brazil ini Diminati Klub Premiere League

Beritacenter.COM - Pemain berkebangsaan Brasil, Hulk, yang bermain di Chinese Super League bersama Shanghai SIPG,..
News - 14 jam yang lalu

Bebaskan Sandera KKB di Papua, Kapolri : Satu Anggota Tertembak Kakinya

Beritacenter.COM - Ratusan sandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, berhasil dibebaskan personel gabungan..
News - 15 jam yang lalu

Kapolres Mamuju Utara Dalam Operasi Terpadu Samsat, Tertibkan Pajak Kendaraan dan Himbauan Kamseltibcar Lantas

Mamuju Utara - Ada suasana yang berbeda di jalan raya dan di tengah terik mentari di jalan poros trans Sulawesi Desa..
News - 16 jam yang lalu

Parah! Tak Terima Ditolak Berhubungan Intim, Pria ini Tega Bunuh Istrinya

Beritacenter.COM - Kejam, pria asal India bernama Sajiv Kumar (35) tega membunuh istrinya sendiri. Adapun aksi keji..

+Indeks
Buat Artikel






 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi