Monday, 19 Feb 2018
Temukan Kami di :
News

Jokowi : Tidak Ada yang Berusaha Melemahkan KPK, Semua Dukung Perkuat KPK

Sari Intan Putri - 21/08/2017 20:08

Beritacenter.COM - Terkait banyaknya berita tentang Pansus dan KPK, Joko Widodo selaku orang nomor 1 di Republik ini angkat suara.

Presiden Joko Widodo menyatakan, keputusan pemerintah untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi tidak pernah berubah. Jokowi bahkan menegaskan, pemerintahannya akan terus mendukung segala upaya penguatan lembaga antirasuah ini.

Pernyataan itu disampaikan dalam sidang tahunan Dewan Perwakilan Daerah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

"Pemerintah mendukung setiap usaha, dari semua pihak, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK," kata Jokowi.

Sebagaimana di media telah dikatakan jika Jokowi berulang kali mengatakan, Indonesia sekarang masih membutuhkan KPK untuk memberantas dan memerangi korupsi di negeri ini. Hal itu guna semakin menjadikan Indonesia bangsa yang besar.

Begitu juga dalam sidang tahunan, Jokowi juga menegaskan, Indonesia akan diperhitungkan negara lain apabila memiliki daya saing yang baik. Namun, daya saing itu akan hilang apabila korupsi terus terjadi di Indonesia.

"Salah satu penggerus daya saing adalah korupsi. Ini musuh kita bersama," ucap Joko Widodo.

Maka dari itu Presiden mengajak seluruh lapisan masyarakat, kementerian, dan lembaga bersama-sama memerangi korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

Belakangan sejumlah pihak menilai KPK hendak dilemahkan, terutama usai DPR membentuk Pansus Hak Angket KPK. Pada kenyataannya KPK tidak dilemahkan oleh Pansus. Namun, Pansus berusaha memperbaiki kinerja KPK yang selama ini masih terlihat tidak sesuai.

Hal senada juga disampaikan oleh pimpinan Polri. Pelemahan itu dibantah oleh Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) tertutup dengan Pansus Angket KPK di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/7/2017) lalu.

"Tidak ada DPR itu membuat pansus karena KPK mau dihambat dalam melakukan penegakan hukum," ujar Syafruddin.



Berita Lainnya

DPR Digaji Rakyat Tapi Tak Mau Dikritik?

18/02/2018 10:30 - Hiliyah Azizah
Kemukakan Pendapat