Friday, 23 Feb 2018
Temukan Kami di :
Opini

KPK Sering Bertindak Melebihi Batas, Waktunya PJI Melakukan Protes

Anas Baidowi - 07/08/2017 08:15

Beritacenter.COM - Para Jaksa Indonesia (PJI) perlu turun kejalan untuk melakukan protes kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) kejari Pamekasan dan beberapa kasi (pidsus dan intel), dan Jaksa yang sekarang dilepas oleh KPK karna tidak ditemukan 2 alat bukti yang cukup dan tidak ada keterlibatannya dengan objek OTT tersebut.

PJI harus permasalahkan tindakan kesewenang-wenangan KPK dalam membawa kasi intel-pidsus dan satu jaksa dalam berseregaram dinas yang seolah-olah juga bagian ter OTT, meski sebenarnya tindakan itu bisa diambil atau dilakukan oleh KPK dengan cara-cara yang profesional sebagaimana ketentuan hukum acara itu dan dapat mengacu pada perlindungan jaksa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana amanat UU kejaksaan RI yang diperkuat oleh putusan MK, yaitu tindakan kepolisian pada Jaksa harus seijin Jaksa Agung RI.

Baca : Masinton : KPK Punya Rumah Sekap Untuk Mengkondisikan Saksi Palsu

Berdasarkan informasi yang valid dan sahih bahwa BAP lid dan dik a/n Kasi Pidsus yang belakangan dilepas itu menyebutkan bahwa pemeriksaannya adalah dalam kasus pengadaan barang dan jasa tahun 2017, bukan penyalahgunaan ADD atau Dana Desa tahun 2015 sebagaimana yang disangkakan itu.

Disini ada tindakan KPK yang melebihi batas-batas tindakan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP seperti yang terjadi dibengkulu adanya penyegelan ruang aspidsus dan asintel yang tidak ada hubunganya dengan oknum kasi diintel kejati bengkulu yang ter OTT tersebut yang sampe sekarang aspidsus dan asintel bengkulu tidak terbukti terlibat tapi tindakan penyegelan itu PJI tidak melakukan nota protes keras secara resmi kepada KPK padahal tindakan itu telah menyimpang dari asas hukum dalam hal praduga tidak bersalah yang harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dalam menentukan tindakan hukum dalam penyidikan tindakpidana korupsi yang jika ada kecerobohan dapat menimbulkan sanksi pidana dan gugatan perdata dan seharusnya PJI bisa melakukan gugatan perdata dan pelaporan pidana.

Menyikapi sikap pongah dan tidak taat asas dan keluar dari amanat UU KPK itu sendiri yaitu bahwa KPK sebagai trigger mechanism untuk lembaga hukum di Republik ini yang lebih mengedepankan tindakan pencegahan dan mengutamakan koordinasi yang baik malah dibuat ajang propaganda untuk menaikan citra KPK yang akhir-akhir ini sedang buruk dengan mencari sasaran objek OTT yang layak jual dan cukup seksi untuk pemberitaanya adalah aparat kejaksaan yang memang lemah dalam mengcounter hal-hal yang demikian itu.

Baca : Pansus Sudah Miliki Data Dosa-Dosa KPK

Pola dan sistem yg selalu ingin menjatuhkan institusi kejaksaan secara massif,sistemik dan terstruktur merupakan sikap pengingkaran KPK dalam melaksanakan Tupoksi yang harus dan perlu kita cermati dan mewajibkan sebagai fardu ain bagi kita sebagai Jaksa untuk bergerak mempersatukan langkah-langkah Jaksa Indonesia untuk bersama-sama melawan proxi war yang sedang terjadi ini, dimana siapa menghancurkan siapa hanya demi pencitraan lembaganya masing-masing dan sepertinya ini ada grand design untuk melemahkan tusi kejaksaan dalam penyidikan tindakpidana khusus yang lebih khusus tindak korupsi tentunya,indikatornya sudah jelas adanya rencana Densus Tipikor yang akan dibentuk Mabes Polri.,

PJI harus cermat dan jeli dalam memandang arah angin cipta kondisi yang terjadi akhir-akhir ini dan berani mengambil sikap secara organisatoris untuk merekomendasi pada pimpinan kejaksaan RI terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya siasat kerjasama KPK dan Polri yg selalu menyasar Apgakkum kejaksaan dan ada pilih tebang bahkan pembiaran pada Apgakkum yang lain padahal berdasarkan beberapa survie diantara Apgakkum adalah Polri prosentase terbnyak melakukan perbuatan pungli dan pemerasan.

Bukan berarti kita mencari justifikasi adanya perbuatan menyimpang yang ada pada institusi kejaksaan ini tapi setidaknya PJI mulai berpikir kedepan bahwa lembaga kejaksaan ini tidak memiliki siapa-siapa termasuk teman sejalan seperti lembaga penegak hukum yang lain itu, kita harus berikhtiar sendiri membela dan memperjuangkan nasib institusi ini jika tidak dari kita sendiri dengan melalui dari sbuah organisasi profesi yang bernama PJI disanalah harapan kita digantungkan walo realitanya PJI itu antara ada dan tiada dan spertinya tidak cukup efektif untuk membela para jaksa yang memang memiliki hak untuk dibela berdasarkan AD/ART yg ada itu..


Ayo bangun dari tidurnya kawan biar tdk selalu kesiangan dan kebingungan dalam menghadapi permasalahan yang maha berat kedepan in..!!

Hanya ada dua kata LAWAN & BANGKIT Bung...??????????

Salam Adhyaksa !



Berita Lainnya

Menolak Isu 'HOAX' Yang Ditudingkan Pada BIN

22/02/2018 10:20 - Indah Pratiwi
Kemukakan Pendapat