Tuesday, 20 Feb 2018
Temukan Kami di :
Opini

KPK Tidak Boleh "Asal" Menetapkan Status Tersangka

Sari Intan Putri - 16/06/2017 11:36

Beritacenter.COM - Mentaati prosedur itu sangat penting. Selain bisa memuluskan langkah di dalam penyidikan sebuah kasus, juga bisa menjadi teladan atau contoh untuk aparat penegak hukum lainnya. Hal serupa disampaikan oleh Pakar Hukum Pidana dari Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Romli Atmasasmita Romli.

Prof Romli menuturkan, sebagai pihak yang pernah dilibatkan menyusun Undang-undang KPK, agar penetapan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi harus memenuhi asas kehati-hatian.

Hal itulah yang dia katakan saat awal perdebatan untuk menyusun Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. "Alat bukti itu tidak boleh dua, minimal lima. Di situlah rambu-rambunya. Dasar penyelidikan, asas yang harus jadi landasan kerja KPK," ujar Romli.

Romli berpendapat, meski cara kerja KPK dibekali undang-undang khusus pemberantasan korupsi, namun standar operasionalnya harus sejalan dengan lembaga penegak hukum lain.

Dia pun menilai, tak dikenalnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di KPK membuat lembaga antikorupsi itu berpotensi terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan.

"Walaupun KPK dasarnya hukum, tetapi KPK tidak bisa lepas dari kehati-hatian. Menurunkan undang-undang sebagai sesuatu yang taat undang-undang," papar Romli

Namun demikian dalam praktik pemberantasan korupsi, KPK tidak dapat melaksanakan secara efektif fungsi-fungsi tersebut dan yang terjadi adalah, KPK hanya fokus pada penindakan-represif dengan mengandalkan laporan masyarakat dan wewenang penyadapan sebagaimana telah diatur dalam UU KPK.

Posisi UU KPK merupakan lex specialis baik dalam kedudukan maupun dalam hukum acara pemberantasan korupsi dengan maksud KPK dapat mempercepat peningkatan efektivitas kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

Namun demikian dalam kenyataannya, KPK telah tidak efektif melaksanakan fungsi sebagai “counter-partner” kepolisian dan kejaksaan bahkan sebaliknya telah menempatkan KPK sebagai “competitor” kepolisian dan kejaksaan sehingga sering terjadi KPK menangani kasus korupsi jauh di bawah 1 milyar sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 11 huruf c UU KPK dengan alasan karena terkait penyelenggara negara dan pegawai negeri sedangkan maksud pembentkan UU selain KPK berfungsi sebagai koordinator dan supervisor juga KPK berfungsi sebagai “trigger mechanism” yaitu berkoordinasi dengan kepolisian atau kejaksaan untuk menangani kasus korupsi dengan nilai di bawah Rp 1 Milyar.

Pengamatan dan pengalaman saya menilik kinerja KPK telah terdapat beberapa penyimpangan dari asas-asas hukum pidana yang diakui universal dan prinsip-prinsip yang telah ditegaskan di dalam Pasal 5 UU KPK: a.kepastian hukum, b.keterbukaan, c.akuntabilitas, d.kepentingan umum, dan e.proporsionalitas.

Penyimpangan kinerja KPK telah terjadi pada beberapa kasus sebagai berikut:

(1) Sprintdik atas nama Budi Gunawan

(2) Sprintdik atas nama Hadi Purnomo

(3) Sprintdik atas nama Surya Dharma Ali

(4) Sprintdik atas nama 23 tersangka KPK yang belum memenuhi bukti permulaan yang cukup.



Berita Lainnya

KPK Harus Tunduk Kepada Pansus KPK

13/02/2018 11:25 - Bunga Putri
Kemukakan Pendapat