Senin, 26 Juni 2017 - 20:50 WIB

Oh, Kamu Ketahuan...

Oleh : Indah Pratiwi | Selasa, 13 Juni 2017 | 03:01 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


Beritacenter.com - Andai kata baru kali ini DPR bersikap keras terhadap KPK, kita barangkali mudah percaya dengan niat baik DPR. Mungkin sedikit saja yang meragukan motif Panitia Angket DPR terhadap KPK benar-benar sebagai alat kontrol legislatif. Namun, publik paham bagaimana hubungan DPR dan KPK selama ini. Jadi, kita tak mudah teperdaya.

Sulit untuk mengatakan tidak ada gerakan pelemahan KPK di DPR. Soalnya, sejak DPR periode 2009-2014, agenda pelemahan KPK terdengar santer. Paling kentara adalah wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), wacana revisi UU KPK itu diembuskan sejak tujuh tahun lalu.

Baca Juga: Menantikan Sikap Presiden Ketika KPK Ingin Mulai Padam

Setelah Komisi Hukum DPR mewacanakan revisi UU KPK pada Oktober 2010, lalu dilanjut dengan pengajuan usulan Rancangan UU (RUU) KPK pada awal 2011. Bahkan, revisi UU KPK itu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun itu juga di antara target legislasi 70 RUU. Dalam perkara wacana revisi UU KPK ini, DPR dan publik selalu bersimpang jalan. DPR ngotot ingin merevisi UU KPK.

Sebaliknya, publik ogah, tidak mau UU itu diubah. Begitulah hubungan rakyat dan wakilnya. Begitu isu revisi mencuat, publik bereaksi keras. Bayangkan, beberapa hal krusial yang menjadi senjata pamungkas KPK dalam menjerat koruptor hendak direvisi. Misalnya, wewenang penyadapan, kewenangan penyitaan dan penggeledahan, surat perintah penghentian penyidikan (SP3), kewenangan KPK merekrut penyidik dan penuntut, laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Baca Juga: 4 Rahasia Konflik Kepentingan Dibalik Terbentuknya Pansus Hak Angket KPK

Bayangkan kalau wewenang penyadapan ditiadakan, KPK pasti tidak bertaji. Barangkali tak ada koruptor yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Awal Februari 2012, beredar naskah revisi UU KPK, diduga berasal dari Badan Legislasi. Ada poin-poin hilang, yakni wewenang penuntutan hilang, penyadapan harus izin ketua pengadilan, pembentukan dewan pengawas, penanganan kasus korupsi di atas Rp 5 miliar.

Saat itu ada tujuh fraksi (Demokrat, Golkar, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura) setuju revisi UU, tetapi mentah tak berkelanjutan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan revisi UU belum tepat saatnya. SBY mendukung KPK. Pada Oktober 2012, SBY menyatakan lebih baik meningkatkan upaya pemberantasan korupsi ketimbang menguras energi hanya untuk melakukan revisi.

Seminggu setelah pernyataan SBY itu, Panitia Kerja (Panja) Revisi UU KPK pun menghentikan pembahasan revisi UU tersebut. Semua fraksi pun menolak revisi. Pada 2014, DPR periode 2009-2014 boleh berganti, tetapi isu revisi UU KPK tetap langgeng. Rupanya DPR militan soal ini. Agenda revisi UU KPK pun diwariskan kepada DPR periode 2014-2019.

Empat bulan setelah Presiden Joko Widodo dilantik, isu revisi UU KPK muncul lagi. Tercantum Surat Keputusan DPR tentang Program Legislasi Nasional 2015-2019 dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2015 yang diteken Ketua DPR Setya Novanto. Jokowi kemudian membatalkan rencana pemerintah membahas revisi UU KPK dalam Prolegnas 2015 pada 19 Juni 2015.

”Presiden tegaskan tidak ada niatan untuk melakukan revisi tentang UU KPK. Itu masuk dalam inisiatif DPR. Karena masuk inisiatif DPR, pemerintah enggak bisa ngapa-ngapain,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno kala itu.

Wacana revisi UU KPK ini simpang siur. DPR menuding pemerintah yang berinisiatif lewat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Karena itu, DPR sepakat revisi UU itu dimasukkan ke dalam Prolegnas prioritas 2015. Kini, DPR pun membentuk Panitia Angket DPR terhadap KPK. Tujuh fraksi (PDI-P, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, Nasdem, Hanura) mengirimkan wakilnya.

Baca Juga: KPK "Sok Profesional", Tapi Kenyataannya?

Mungkin ini pukulan balik. Sebab, DPR tampaknya lembaga paling sering diobok-obok KPK. Kasus-kasus besar korupsi hampir selalu berhulu di DPR. Paling aktual adalah megakorupsi KTP elektronik (KTP-el). Pada 2016, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, anggota DPR dan DPRD yang diciduk KPK sebanyak 119 orang. Nah, dalam kasus KTP-el, Agun Gunanjar Sudarsa (Golkar) yang kini Ketua Panitia Angket DPR terhadap KPK pernah disebut dalam dakwaan kasus korupsi KTP-el untuk terdakwa Irman dan Sugiharto.

Agun membantah akan terjadi konflik kepentingan, tetapi ini sebetulnya seperti sengaja saling dihadapkan (vis-a-vis). Sejumlah anggota panitia angket pernah disebut penyidik KPK di persidangan menekan Miryam S Haryani (Hanura), tersangka keterangan palsu kasus KTP-el. Jadi, motifnya bisa terbacalah. Jangan-jangan ini persoalan ”adu cepat”.

Baca Juga: KPK Menolak "Diawasi", Apakah Ada Kepentingan Tertentu di Internal KPK?

Daripada terjaring KPK, lebih baik gertak duluan. Boleh jadi banyak anggota DPR dilanda ketakutan. ”Kekuasaan itu tidak korup. Justru ketakutan yang korup, ketakutan akan kehilangan kekuasaan,” ujar penerima hadiah Nobel Sastra 1962, John Steinbeck (1902-1968).

Kalau begitu, benarkah revisi UU akan memperkuat KPK seperti omongan para anggota DPR? Jadi, teringat (meminjam) lirik lagu ”Ketahuan” Matta Band yang ngehit beberapa tahun lalu: ”Dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu... Oo kamu ketahuan....”

 

Sumber: Kompas





#Berita Kriminal Indonesia #Beritacenter #Berita Center


Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






7 jam yang lalu

Singgung Penista Agama Saat Shalat Id, Jamaah Serentak Bubar

Beritacenter.COM - Jamaah shalat Idul Fitri 1438 H di Alun-alun Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, serantak membubarkan..
Teknologi - 12 jam yang lalu

Peretas Sasar Email Parlemen Ingris, Indonesia Harus Waspada

Beritacenter.COM - Parlemen Inggris digegerkan dengan serangan hacker yang dimulai pada hari Jumat dan membuat..
Internasional - 22 jam yang lalu

Curi Ferarri 488 GTB, Pelaku Ditangkap Karena Kehabisan Bensin

Beritacenter.COM - Polisi berhasil menahan seorang pria dari Georgia di San Rafael, California, Amerika Serikat (AS)..
News - 23 jam yang lalu

Polda Sumut Amankan Keluarga Teroris Penyerang Polisi

Beritacenter.COM - Guna mengungkap kasus penyerangan Pos Penjagaan Mapolda Sumut, polisi membawa isteri dan anak..
News - 1 hari yang lalu

Polisi Amankan 5 Orang Jaringan Teror Polda Sumut

Beritacenter.COM - Polisi sudah mengamankan lima orang anggota jaringan kasus penyerangan pos jaga di Mapolda..
News - 2 hari yang lalu

Takut Mudik, Rizieq Pilih Lebaran di Arab Saudi

Beritacenter.COM - Akhir bulan puasa, banyak orang melakukan ritual mudik untuk merayakan lebaran bersama keluarga..
News - 2 hari yang lalu

FPI Ngotot Gelar Takbir Keliling, Ini Rute-nya

Beritacenter.COM - Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif mengatakan, FPI akan tetap melaksanakan takbir..
News - 2 hari yang lalu

Jamaah An-Nadzir Melaksanakan Shalat Id Hari Ini

Beritacenter.COM - Jamaah An-Nadzir di Gowa Sulawesi Selatan hari telah melaksanakan salat Idul Fitri meski..
Peristiwa - 2 hari yang lalu

Kecelakaan Maut Tewaskan Enam Pemudik

Beritacenter.COM - Kecelakaan maut terjadi di Jalur Pantura Probolinggo, Sabtu (24/6/2017). Enam orang pemudik tewas..
Nasional - 2 hari yang lalu

Pesan Penting Lukman Hakim Pada Seluruh Khotib Shalat Id

Beritacenter.COM - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta kepada seluruh khatib di seluruh masjid di Indonesia..
News - 2 hari yang lalu

Innalillah, Pemudik Tewas Diatas Kapal Karena Kelelahan

Beritacenter.COM - Mohadi (70), warga Depok Jawa Barat meninggal dunia di atas kapal Portlink V saat hendak mudik..
News - 2 hari yang lalu

Mobil Mogok Ditengah Jalan, Segera Hubungin "Satgas Lancar"

Beritacenter.COM - Tim Satgas Lancar Polresto Bekasi disibukkan dengan melayani sejumlah mobil mogok habis bensin dan..
News - 3 hari yang lalu

Hebat..! Tim Tiger Sibuk Bantu Angkat Barang Pemudik di Terminal

Beritacenter.COM - Tim Tiger Polres Jakarta Utara tamppil humanis di Terminal Bus dan Stasiun Kereta api Tanjung..
Bisnis - 3 hari yang lalu

Seluruh Gerai Sevel Gulung Tikar Akhir Bulan Ini

Beritacenter.COM - PT Modern Sevel Indonesia (MSI) gulung tikar akhir bulan ini. 7-Eleven alias Sevel, waralaba yang..
News - 3 hari yang lalu

Nah loh.. Arogansi DPR Berujung Blunder Prihal Boikot Anggaran KPK

Sikap intimidasi DPR tersebut semakin menelanjangi maksud terselubung DPR membentuk Pansus Angket untuk KPK
Nasional - 3 hari yang lalu

Wakapolri Tinjau Langsung Arus Mudik di Stasiun Senen

Beritacenter.COM - Wakapolri Komjen Syafruddin bersama Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan meninjau langsung arus..
News - 3 hari yang lalu

Tol Jakarta-Cikampek Diberlakukan Contraflow Untuk Mengurai Kemacetan

Beritacenter.COM - Puncak arus mudik terjadi Kamis malam dan Jumat (23/6). Antrean kendaraan sudah mengular sejak KM..
News - 3 hari yang lalu

8 Hal Penting Saat Mudik Membawa Bayi

Beritacenter.COM - Mudik membawa bayi sangat merepotkan dibandingkan saat berdua dengan pasangan. Apa lagi kalau arus..
News - 3 hari yang lalu

Inilah Empat Agenda Utama Pansus Hak Angket KPK Usai Hari Raya Idul Fitri

Beritacenter.com – Tim Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Akan..
News - 3 hari yang lalu

Sultan Johor: Stop Arabisasi!!

Jika ada di antara kalian yang ingin menjadi orang Arab dan mempraktikan budaya Arab, dan tidak berkeinginan..
News - 3 hari yang lalu

Gelar Sidang Kabinet, Jokowi Puji Kapolri dan Dua Menterinya

Jadi Menteri Perdagangan, Pak Kapolri, Menteri Pertanian yang telah bekerja keras untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok
News - 3 hari yang lalu

Pengamat Hukum: KPK Tak Mampu Selamatkan Uang Negara

Seharusnya KPK lebih mampu menyelamatkan uang negara dari yang sekarang ini

+Indeks

 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi