Senin, 26 Juni 2017 - 20:50 WIB

Kritik Tentang Kedudukan KPK yang "Superpower"

Pandangan yang mengatakan bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah ekstra konstitusional adalah keliru. Hal ini mengingat keberadaan lembaga KPK secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah air.

Oleh : Sari Intan Putri | Minggu, 11 Juni 2017 | 15:03 WIB

Shares
Share Twitter Google+ Linkedin


Beritacenter.com. KPK banyak menuai kritikan dari berbagai kalangan. Baik dari masyarakat maupun petinggi di negeri ini. KPK sendiri merupakan sebuah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi kedudukan-nya tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah “lembaga negara” tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga terdapat lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti undang-undang dan bahkan Keputusan Presiden (Keppres).

Pandangan yang mengatakan bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah ekstra konstitusional adalah keliru. Hal ini mengingat keberadaan lembaga KPK secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah air.

Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang kerangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, terdapat beberapa lembaga negara yang kewenangannya diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya adalah MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), Tentara Nasional Indonesia TNI), dan Kepolisian Negara. Sedangkan lembaga negara yang sumber kewenanganya diberikan dalam undang-undang, di antaranya adalah Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Sebagainya.

Kedudukan kedua jenis lembaga Negara tersebut dapat disebandingkan satu sama lain. Hanya saja, kedudukannya meskipun tidak lebih tinggi, tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara emplisit dalam undang-undang, sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentuk undang-undang.

Mengenai tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada di Indonesia, apabila dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di negara lainnya, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, jauh lebih luas tugas dan fungsinya, bahkan menjadi super body karena dalam hal penyidikan delik korupsi lembaga ini lebih tinggi dari Jaksa Agung, karena dapat mengambil alih perkara dari kejaksaan bahkan mensupervisi lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dalam penyidikan delik korupsi walaupun dalam praktiknya tidak mampu dilakukan.

KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK mempunyai berbagai tugas dan tanggung jawab yang merupakan amanat hukum sebagaimana diuraikan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah

1. Berkoordinasi dengan berbagai institusi negara lainnya untuk memberantas korupsi;
2. Mengawasi berbagai institusi lainnya yang berwenang untuk memberantas korupsi;
3. Melaksanakan berbagai investigasi, pendakwaan, dan pemrosesan secara hukum terhadap berbagai kasus korupsi;

Namun, seiring berjalannya waktu, banyak fakta-fakta ditemukan bahwa kinerja KPK banyak yang tidak sesuai dengan prosedur. Berikut ini kritikan dari berbagai pihak.


Fahri Hamzah Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS.

Fahri Hamzah mengatakan secara gamblang mengatakan "Pak Busyro kalau ada yang ingin membubarkan KPK, terus terang saja saya yang bicara. Saya tidak percaya dengan lembaga superbodi yang ada di negara demokrasi. Biasanya tidak bisa diawasi," kritik Fahri.

Hal itu disampaikannya secara terbuka dan langsung di hadapan jajaran pimpinan KPK pada rapat konsultasi di DPR, Senin (3/10/16)

Yah, namun Fahri Hamzah bukan satu-satunya orang yang gemas dengan kinerja KPK.

Adnan Pandupraja.

Adnan Pandupraja, salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik pimpinan KPK saat ini yang tidak setuju dilakukan audit kinerja di internal KPK.

Pandu mengatakan, ia pernah mengusulkan dilakukan audit kinerja yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan saat berbincang-bincang dengan pimpinan KPK. "Tapi ditolak," kata anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu.

Menurut dia, KPK harus intropeksi diri sebelum melakukan penindakan ke luar. "Apakah tidak tebang pilih, bekerja dengan baik, bagaimana di sistem internal, apakah sesuai dengan desain ketika dibuat, apakah ada tikus-tikut yang harus disingkirkan oleh KPK," katanya.

Habiburokhman Jubir Serikat Pengacara Rakyat.

Dia juga menyentil kebijakan KPK membentuk Tim Analisis dan Advokasi yang ditugaskan untuk menghadang kritik yang dipersepsikan KPK sebagai pelemahan. Menurutnya pembentukan lembaga itu pada akhirnya hanya akan merusak diri sendiri atau jadi bumerang KPK. Tim itu tidak bisa menutupi fakta bahwa pelemahan KPK berasal dari dalam dengan adanya pelanggaran-pelanggaran etik seperti yang dilakukan Chandra Hamzah.

Publik-hasil survey LSI

Berdasarkan survei LSI kepercayaan terhadap KPK mereosot tajam, hanya 41,6 persen responden yang yakin KPK menyelesaikan kasus tanpa pandang bulu. Pada 2005, kepercayaan publik cukup aman yakni 58,3 persen. Akibat banyak kasus yang tidak dapat ditangani KPK secara optimal contohnya kasus Nazarudin.

Fahmi Idris Mantan Menteri Perindustrian.

Fahmi Idris menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serius menangani kasus cek pelawat yang melibatkan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda goeltom.

Yahdil Abdi Harahap, anggota III dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)

Beberapa kekurangan KPK itu, kata Yahdil, misalnya terkait dengan sistem, mekanisme, standar operasi dan prosedur KPK dalam menindak koruptor. Dalam menyidik perkara, KPK juga sering menggunakan standar yang berbeda.

Achmad Basarah anggota Komisi III dari Fraksi PDI

Salah satu contoh betapa KPK tidak dapat disentuh adalah dugaan malpraktek atau penyalahgunaan kekuasaan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK seperti Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Bibit dan Samad tidak dapat diproses secara hukum karena "dilindungi" oleh opini publik dan keputusan deponering oleh Kejaksaan. "Padahal Pimpinan KPK bukanlah malaikat yang turun dari langit. Pimpinan KPK bisa saja punya nafsu kekuasaan dan nafsu ekonomi," kata Basarah.

Dalam pengamatan Basarah, pimpinan KPK memanfaatkan dukungan publik dan media massa untuk menutupi kelemahan kinerjanya. Setiap ada upaya kritik terhadap kinerja KPK, khususnya dari kalangan DPR, selalu saja diberi stigma ingin melemahkan KPK. "Dan dugaan pelangaran hukum dan kode etik pimpinan KPK semuanya harus diperiksa secara obyektif dan terbuka agar rakyat tahu mana emas dan mana yang loyang," demikian Basarah.

Adnan Buyung Nasution.

Keberadaan Tim Analisa dan Advokasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik dari pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Ia menilai keberadaan tim pembela KPK itu berlebihan.

"Saya belum dengar, apa alasan pembentukannya, tapi kesannya kok berlebihan," kata Adnan di Jakarta, Senin 19 September 2011. Adnan mengatakan, jika KPK merasa benar, seharusnya tidak ada yang perlu dirisaukan. Dia menilai, dengan adanya tim pembela KPK justru menunjukkan kepada masyarakat bahwa di dalam KPK terdapat persoalan.

Pramono Anung Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan

"Saya melihat KPK dalam posisi saat ini, ada semacam kekhawatiran ketika sorotan publik menjadi besar. Padahal sesuai dengan undang-undang yang mengatur dan dimiliki KPK, mereka ini kan memiliki kewenangan yang luar biasa. Kalau kemudian harus ada tim advokasi, atau tim pembela, atau apapunlah namanya itu. Itu malah menunjukkan ketidakpercayaan diri dari KPK," ujar Pram di DPR, Jakarta, Senin 19 September 2011.

Ganjar Pranowo (PDIP)

Menurut Ganjar, jika dalam kasus Kemenakertrans KPK terlihat gesit, maka tidak demikian dalam pengusutan Century. Dalam kasus Century lebih banyak orang yang sudah diperiksa. "Tapi tidak ada satupun yang diselesaikan sampai hari ini," kata Ganjar.

OC Kaligis

Pengacara kenamaan yang juga kuasa hukum Nazaruddin, OC Kaligis "Wacana itu jelas layak dipertimbangkan. KPK itu lembaga superbodi yang menyalahgunakan kewenangan superbodinya itu. Sumber koruptor itu di sana," tutur Kaligis dalam perbincangan.

Luhut Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

"Saya tidak ingin melihat bahwa KPK monster yang tidak bisa disentuh. (Seharusnya KPK) Bisa juga diawasi. Itu yang disebut check and balances," tegasnya.

"Vatikan saja ada pengawasan, masa ini (KPK) tidak. Yang penting pengawasan itu kredibel," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan, di negeri ini tidak ada lembaga yang betul-betul independen. Semua lembaga harus ada yang mengawasi.





#Kinerja KPK #KPK Dikritisi


Shares
Facebook Twitter Google+ Linkedin



Komentar






7 jam yang lalu

Singgung Penista Agama Saat Shalat Id, Jamaah Serentak Bubar

Beritacenter.COM - Jamaah shalat Idul Fitri 1438 H di Alun-alun Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, serantak membubarkan..
Teknologi - 12 jam yang lalu

Peretas Sasar Email Parlemen Ingris, Indonesia Harus Waspada

Beritacenter.COM - Parlemen Inggris digegerkan dengan serangan hacker yang dimulai pada hari Jumat dan membuat..
Internasional - 22 jam yang lalu

Curi Ferarri 488 GTB, Pelaku Ditangkap Karena Kehabisan Bensin

Beritacenter.COM - Polisi berhasil menahan seorang pria dari Georgia di San Rafael, California, Amerika Serikat (AS)..
News - 23 jam yang lalu

Polda Sumut Amankan Keluarga Teroris Penyerang Polisi

Beritacenter.COM - Guna mengungkap kasus penyerangan Pos Penjagaan Mapolda Sumut, polisi membawa isteri dan anak..
News - 1 hari yang lalu

Polisi Amankan 5 Orang Jaringan Teror Polda Sumut

Beritacenter.COM - Polisi sudah mengamankan lima orang anggota jaringan kasus penyerangan pos jaga di Mapolda..
News - 2 hari yang lalu

Takut Mudik, Rizieq Pilih Lebaran di Arab Saudi

Beritacenter.COM - Akhir bulan puasa, banyak orang melakukan ritual mudik untuk merayakan lebaran bersama keluarga..
News - 2 hari yang lalu

FPI Ngotot Gelar Takbir Keliling, Ini Rute-nya

Beritacenter.COM - Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif mengatakan, FPI akan tetap melaksanakan takbir..
News - 2 hari yang lalu

Jamaah An-Nadzir Melaksanakan Shalat Id Hari Ini

Beritacenter.COM - Jamaah An-Nadzir di Gowa Sulawesi Selatan hari telah melaksanakan salat Idul Fitri meski..
Peristiwa - 2 hari yang lalu

Kecelakaan Maut Tewaskan Enam Pemudik

Beritacenter.COM - Kecelakaan maut terjadi di Jalur Pantura Probolinggo, Sabtu (24/6/2017). Enam orang pemudik tewas..
Nasional - 2 hari yang lalu

Pesan Penting Lukman Hakim Pada Seluruh Khotib Shalat Id

Beritacenter.COM - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta kepada seluruh khatib di seluruh masjid di Indonesia..
News - 2 hari yang lalu

Innalillah, Pemudik Tewas Diatas Kapal Karena Kelelahan

Beritacenter.COM - Mohadi (70), warga Depok Jawa Barat meninggal dunia di atas kapal Portlink V saat hendak mudik..
News - 2 hari yang lalu

Mobil Mogok Ditengah Jalan, Segera Hubungin "Satgas Lancar"

Beritacenter.COM - Tim Satgas Lancar Polresto Bekasi disibukkan dengan melayani sejumlah mobil mogok habis bensin dan..
News - 3 hari yang lalu

Hebat..! Tim Tiger Sibuk Bantu Angkat Barang Pemudik di Terminal

Beritacenter.COM - Tim Tiger Polres Jakarta Utara tamppil humanis di Terminal Bus dan Stasiun Kereta api Tanjung..
Bisnis - 3 hari yang lalu

Seluruh Gerai Sevel Gulung Tikar Akhir Bulan Ini

Beritacenter.COM - PT Modern Sevel Indonesia (MSI) gulung tikar akhir bulan ini. 7-Eleven alias Sevel, waralaba yang..
News - 3 hari yang lalu

Nah loh.. Arogansi DPR Berujung Blunder Prihal Boikot Anggaran KPK

Sikap intimidasi DPR tersebut semakin menelanjangi maksud terselubung DPR membentuk Pansus Angket untuk KPK
Nasional - 3 hari yang lalu

Wakapolri Tinjau Langsung Arus Mudik di Stasiun Senen

Beritacenter.COM - Wakapolri Komjen Syafruddin bersama Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan meninjau langsung arus..
News - 3 hari yang lalu

Tol Jakarta-Cikampek Diberlakukan Contraflow Untuk Mengurai Kemacetan

Beritacenter.COM - Puncak arus mudik terjadi Kamis malam dan Jumat (23/6). Antrean kendaraan sudah mengular sejak KM..
News - 3 hari yang lalu

8 Hal Penting Saat Mudik Membawa Bayi

Beritacenter.COM - Mudik membawa bayi sangat merepotkan dibandingkan saat berdua dengan pasangan. Apa lagi kalau arus..
News - 3 hari yang lalu

Inilah Empat Agenda Utama Pansus Hak Angket KPK Usai Hari Raya Idul Fitri

Beritacenter.com – Tim Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Akan..
News - 3 hari yang lalu

Sultan Johor: Stop Arabisasi!!

Jika ada di antara kalian yang ingin menjadi orang Arab dan mempraktikan budaya Arab, dan tidak berkeinginan..
News - 3 hari yang lalu

Gelar Sidang Kabinet, Jokowi Puji Kapolri dan Dua Menterinya

Jadi Menteri Perdagangan, Pak Kapolri, Menteri Pertanian yang telah bekerja keras untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok
News - 3 hari yang lalu

Pengamat Hukum: KPK Tak Mampu Selamatkan Uang Negara

Seharusnya KPK lebih mampu menyelamatkan uang negara dari yang sekarang ini

+Indeks

 

About

  • Tentang Kami
  • Hubungi Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi